Palu – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai bagian dari program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya memutus rantai kemiskinan dan memperluas akses pendidikan.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, saat melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Senin, 20 April 2026.
Ia menyatakan, pemerintah pusat akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat realisasi program, termasuk pembangunan gedung permanen yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas persetujuan Presiden.
“Seluruh dukungan diberikan oleh Bapak Presiden untuk Sekolah Rakyat ini. Pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan, sementara pembangunan fisik dibiayai melalui APBN,” ujar Saifullah Yusuf.
Menurutnya, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, Kemensos juga menargetkan perluasan akses pendidikan melalui peningkatan jumlah peserta didik. Pada 2026, pemerintah menargetkan penambahan sekitar 30 ribu siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, pada 2025 jumlah siswa Sekolah Rakyat tercatat sekitar 16 ribu orang dari jenjang SD hingga SMA. Dengan penambahan tersebut, total siswa pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 46 ribu orang.
Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah, mulai dari penyediaan lahan, pengusulan kepala sekolah, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengungkapkan bahwa realisasi program Sekolah Rakyat di wilayahnya terus berjalan. Saat ini, terdapat empat Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Buol.
“Beberapa Sekolah Rakyat sudah berjalan di Sulteng. Kabupaten lain juga tengah mempersiapkan lahan untuk diusulkan ke Kementerian Sosial,” kata Anwar.
Pemerintah Provinsi Sulteng, lanjutnya, menargetkan dapat menyerap sekitar 1.000 siswa Sekolah Rakyat pada 2026. Sejumlah daerah lain pun kini memasuki tahap pengusulan lahan untuk pembangunan gedung permanen.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial RI juga menyalurkan bantuan senilai Rp1.218.474.100 kepada Pemerintah Provinsi Sulteng. Bantuan itu dialokasikan untuk berbagai program, mulai dari kegiatan bakti sosial, pemenuhan kebutuhan eks narapidana terorisme (napiter), penguatan ekonomi korban konflik, hingga pemberdayaan sosial ekonomi keluarga siswa Sekolah Rakyat.*
