Morowali Utara — Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan pertambangan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) lebih aktif memberikan dukungan nyata bagi pengembangan usaha mereka.
Muhammad Arif, pedagang ayam potong di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, mengungkapkan bahwa pelaku UMKM membutuhkan intervensi konkret, baik dari pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun perusahaan tambang.
Dia menekankan bahwa dukungan tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga mencakup bantuan modal, pelatihan, serta peningkatan kapasitas usaha.
Menurut Arif, Pemkab Morut sebenarnya memiliki program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa sebesar Rp300 juta per tahun yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM. Namun, ia menilai penyaluran bantuan tersebut masih terbatas dan belum merata di seluruh kelompok usaha.
Selain itu, program dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui inisiatif “Berani Sejahtera” juga disebut belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.
Hal serupa terjadi pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang menjadi kewajiban perusahaan tambang, yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh pelaku UMKM.
Arif juga menyoroti minimnya keterlibatan pelaku usaha dalam proses perencanaan program. Ia menyebut, forum musyawarah kerap hanya melibatkan pihak-pihak tertentu, sehingga tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi.
“Kami tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Padahal sejak awal, dorongan agar perusahaan menjalankan program pemberdayaan berasal dari masyarakat,” ujarnya.
Arif menambahkan, upaya pelaku UMKM untuk menjalin kerja sama langsung dengan perusahaan tambang juga kerap menemui hambatan. Salah satu kendala utama adalah status usaha yang masih bersifat perorangan, sementara perusahaan cenderung mensyaratkan kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum.
Keluhan serupa disampaikan Carolina, pedagang buah, sayur, dan rempah di Desa Towara. Ia menilai program pemberdayaan UMKM belum berjalan secara berkelanjutan.
Menurutnya, program desa selama ini lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dibandingkan penguatan ekonomi masyarakat.
Carolina juga menyoroti mekanisme penyaluran BKK yang bergantung pada keaktifan kelompok. Akibatnya, tidak semua kelompok mampu mengakses bantuan tersebut secara optimal.
Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU), Given, mengungkapkan bahwa pelaku UMKM di Morowali dan Morowali Utara masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari aspek legalitas usaha, standarisasi dan sertifikasi produk, hingga keterbatasan modal dan keberlanjutan pasokan.
Dia menilai perlu adanya regulasi yang lebih tegas untuk mendorong perusahaan tambang menjalin kemitraan dengan UMKM lokal.
“Diperlukan kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk bermitra dengan UMKM di wilayah sekitar tambang, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.*
