Palu – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Firmanza, menegaskan bahwa program unggulan Berani Cerdas tidak hanya berfokus pada pemberian beasiswa, tetapi mencakup berbagai intervensi strategis di sektor pendidikan, mulai dari bantuan operasional sekolah hingga peningkatan kualitas guru dan fasilitas belajar.
Program Berani Cerdas yang menjadi bagian dari visi “Sembilan Berani” Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terus diperkuat dengan berbagai skema dukungan pendidikan.
Firmanza menjelaskan, selama ini masyarakat kerap menganggap Berani Cerdas hanya sebatas beasiswa. Padahal, program tersebut memiliki cakupan yang jauh lebih luas.
“Ada beberapa komponen yang kami biayai untuk mendukung pendidikan secara menyeluruh,” ujar Firmanza, Selasa, 14 April 2026.
Salah satu komponen utama adalah bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA). Pada tahun sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk ratusan sekolah, baik negeri maupun swasta.
Selain itu, bantuan seragam bagi siswa kurang mampu juga disalurkan dengan nilai mencapai Rp6 miliar. Pemerintah juga mengintervensi kebutuhan siswa SMK melalui pembiayaan praktik kerja industri (prakerin) yang pada tahun lalu mencapai sekitar Rp27 miliar.
“Prakerin ini penting karena menjadi syarat kelulusan siswa SMK, namun biayanya cukup besar. Di sinilah pemerintah hadir membantu,” jelasnya.
Di sisi lain, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Sebanyak 99 guru telah difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 melalui program beasiswa. Tak hanya itu, upaya digitalisasi pendidikan turut didorong melalui pemasangan jaringan internet berbasis satelit (Starlink) di 12 titik wilayah terpencil guna memperluas akses informasi bagi siswa.
Program beasiswa mahasiswa menjadi salah satu yang paling besar cakupannya. Tercatat, sekitar 23.568 mahasiswa menerima bantuan yang tersebar di hampir 400 perguruan tinggi. Namun, mulai tahun ini mekanisme penyaluran beasiswa diubah. Jika sebelumnya dana diberikan langsung kepada mahasiswa, kini disalurkan melalui pihak kampus.
Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan, menyusul temuan penerima yang tidak aktif atau menerima beasiswa ganda.
“Ada tiga syarat utama, yaitu mahasiswa harus aktif, memenuhi IPK minimal, dan tidak menerima beasiswa lain,” tegasnya.
Dia juga mengakui adanya potensi penyalahgunaan data, termasuk manipulasi dokumen akademik, sehingga verifikasi melalui kampus dinilai lebih efektif. Pendaftaran beasiswa tahap kedua kini telah dibuka bagi mahasiswa yang belum sempat mendaftar sebelumnya, dengan batas maksimal hingga semester delapan.
Selain itu, pemerintah juga membuka kuota beasiswa lanjutan, meliputi sekitar 100 orang untuk S2, 20 orang untuk S3, serta 10 orang untuk pendidikan dokter spesialis. Para penerima diwajibkan mengabdi di daerah selama minimal lima tahun setelah lulus. Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan program pendukung lainnya, yakni Berani Berkah, yang berfokus pada pembinaan karakter melalui kegiatan keagamaan di sekolah.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait lambatnya respons layanan pengaduan, Firmanza mengakui keterbatasan jumlah petugas yang saat ini hanya delapan orang. Namun, evaluasi akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan.
Sementara terkait adanya pungutan di sekolah, pihaknya menegaskan bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan. Sejumlah kasus bahkan telah ditindak, termasuk dengan mengembalikan dana kepada orang tua siswa.
“Kami tidak mentolerir pungutan. Jika ada, akan langsung kami tindak,” ujarnya.
Terkait hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA), pemerintah mengakui masih perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pelatihan guru, peningkatan sarana prasarana, serta revitalisasi sekolah. Saat ini, sekitar 80 sekolah telah diusulkan untuk direvitalisasi, dengan 20 sekolah telah disetujui dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Selain itu, kebutuhan guru SMK juga menjadi perhatian serius karena banyak yang akan memasuki masa pensiun. Pemerintah pun mendorong penambahan formasi guru SMK dalam rekrutmen ASN ke depan. RIL
