Rico Djanggola Tegaskan Komitmen Kawal Asta Cita di Palu

Perbesar

Magelang – Ketua DPRD Kota Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi legislatif daerah guna mengawal implementasi program Asta Cita di tingkat lokal. Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Prabowo Subianto dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar di Akademi Militer Magelang, Sabtu (18/4).

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Lembah Tidar itu diikuti ratusan Ketua DPRD dari seluruh Indonesia, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kekuatan bangsa tidak hanya bertumpu pada kebijakan pusat, tetapi sangat ditentukan oleh integritas dan kapasitas kepemimpinan di daerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran keuangan daerah. Pimpinan legislatif, menurutnya, harus memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Rico Djanggola menyatakan kesiapan DPRD Kota Palu untuk mengimplementasikan arahan tersebut dalam kerja-kerja kelembagaan.

Rico menilai, penguatan profesionalisme dan integritas menjadi kunci dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Kami merasa beruntung mendapat arahan langsung dari Presiden. Ini menjadi pedoman penting agar kami tetap solid dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rico menegaskan bahwa DPRD Kota Palu akan terus membangun koordinasi intensif dengan pemerintah daerah guna memastikan program strategis nasional dapat berjalan selaras dengan prioritas pembangunan di daerah.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan KPPD tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga strategis, seperti Kementerian Dalam Negeri, Lemhannas RI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memperkuat kapasitas kepemimpinan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.*