Donggala – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Donggala menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026 dalam rapat paripurna, Kamis, 9 April 2026.
Pandangan fraksi tersebut dibacakan Ketua Fraksi NasDem, Azwar. Tiga Ranperda yang menjadi sorotan meliputi Ranperda Kabupaten Layak Anak, Ranperda Perizinan Berusaha, serta Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Secara prinsip, Fraksi NasDem menyatakan menerima ketiga Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Namun, mereka menegaskan pentingnya sejumlah perbaikan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Ketiga Ranperda ini penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan akuntabel,” ujar Azwar.
Pada Ranperda Kabupaten Layak Anak, Fraksi NasDem menyatakan dukungan penuh sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Meski demikian, mereka menilai perlu adanya roadmap yang jelas, termasuk target indikator capaian yang terukur.
Selain itu, kesiapan fiskal daerah untuk mendukung program secara berkelanjutan juga menjadi perhatian. Fraksi NasDem turut mendorong penguatan kelembagaan gugus tugas serta sistem pengawasan berbasis data.
“Harus ada sistem monitoring yang memastikan dampak nyata, termasuk penurunan kasus kekerasan terhadap anak,” tegasnya.
Sementara pada Ranperda Perizinan Berusaha, Fraksi NasDem menilai regulasi ini strategis dalam mendorong investasi daerah. Namun, mereka mengingatkan pentingnya kejelasan kewenangan daerah dalam sistem OSS berbasis risiko agar tidak mengurangi peran pemerintah daerah.
Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital juga dinilai harus diperkuat. Fraksi NasDem juga menekankan perlindungan terhadap pelaku UMKM agar tidak dirugikan dalam sistem perizinan baru, serta pentingnya pengawasan usaha berbasis risiko.
“Pengawasan harus tegas, terutama untuk mencegah pelanggaran yang berdampak pada lingkungan,” ujarnya.
Adapun pada Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi NasDem menilai regulasi ini krusial untuk mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel.
Beberapa catatan yang disampaikan meliputi pentingnya inventarisasi aset secara menyeluruh disertai legalitas yang jelas, optimalisasi pemanfaatan aset guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan sistem pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan.
Fraksi NasDem juga mendorong penerapan digitalisasi melalui sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi dan transparan.
Sebagai penutup, Fraksi NasDem menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan ketiga Ranperda agar berjalan komprehensif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan selanjutnya berjalan transparan dan menghasilkan regulasi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Donggala,” pungkas Azwar.*
