Aliansi WIR Bawa 19 Tuntutan, DPRD Sulteng Janji Kawal hingga DPR RI

Perbesar

Palu – Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Waktu Indonesia Revolusi (WIR), Muhammad Mugni Assakhaa, mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar aliansi, Kamis, 18 Juni 2026, membawa 19 tuntutan yang terdiri dari 13 isu nasional dan enam isu daerah.

Menurut Mugni, sejumlah isu nasional yang menjadi perhatian mahasiswa antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kebijakan yang dinilai membuka ruang lebih besar bagi anggota Polri dan TNI untuk menduduki jabatan sipil.

Mugni menilai pengelolaan anggaran negara saat ini menunjukkan lemahnya profesionalitas dan kompetensi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti potensi kembalinya praktik dwifungsi ABRI melalui keterlibatan aparat keamanan di ranah sipil.

“Hal ini menimbulkan perhatian publik dan kekhawatiran di kalangan mahasiswa karena dikhawatirkan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI,” ujarnya.

Di tingkat daerah, mahasiswa menyoroti proyek strategis nasional (PSN), khususnya yang berada di Desa Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. Mugni menyebut, meskipun proyek tersebut belum sepenuhnya berjalan, pembukaan lahan yang telah dilakukan memunculkan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Ia mengatakan, terdapat indikasi perselisihan dan sengketa dengan masyarakat, termasuk masyarakat adat, serta terjadinya deforestasi yang berpotensi memicu polemik berkepanjangan.

Menurutnya, apabila tujuan utama proyek strategis nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya hak-hak masyarakat tidak diabaikan.

Mugni menegaskan, aksi yang dilakukan mahasiswa juga merupakan bentuk ultimatum kepada anggota DPRD Sulawesi Tengah agar lebih serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Aliansi mengaku kecewa terhadap sikap DPRD yang dinilai hanya menerima tuntutan melalui berita acara tanpa ada tindak lanjut yang jelas.

Bahkan, ia melontarkan kritik keras dengan menyebut DPRD Sulawesi Tengah tidak lagi layak disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat apabila terus mengabaikan suara masyarakat.

Kekecewaan tersebut, kata dia, semakin besar setelah pada aksi sebelumnya massa mahasiswa merasa tidak diberikan ruang yang memadai untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Mugni menegaskan bahwa mahasiswa akan terus melanjutkan perjuangan apabila tuntutan yang disampaikan tidak diindahkan.

“Apapun caranya, perjuangan untuk mendorong perubahan akan terus dilakukan, termasuk melalui aksi-aksi lanjutan,” katanya.

Ia juga meminta adanya komitmen bersama antara mahasiswa, masyarakat dan anggota dewan agar setiap tuntutan yang disepakati memiliki konsekuensi apabila tidak dijalankan.

Menurutnya, komitmen tersebut penting agar DPRD Sulawesi Tengah tidak kembali mengabaikan aspirasi rakyat dan benar-benar menjalankan fungsi representasinya sebagai wakil masyarakat.

Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, menyampaikan bahwa pihak DPRD berkomitmen mengawal dan meneruskan aspirasi yang disampaikan massa aksi dari Aliansi WIR ke tingkat nasional.

Hidayat mengatakan, mahasiswa dalam aksi tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu nasional maupun regional. Namun, untuk tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Sulawesi Tengah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara langsung.

Meski demikian, ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi melalui DPR RI.

“Kami diminta oleh para mahasiswa untuk meneruskan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau berbicara persoalan nasional, tentu itu bukan kewenangan kami di daerah. Namun, bersama pimpinan dan Komisi III, kami berkomitmen menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI,” ujar Hidayat.

Ia menegaskan komitmen tersebut merupakan bentuk tanggung jawab DPRD Sulawesi Tengah dalam mengawal suara mahasiswa. Bahkan, pihaknya menjadikan hal tersebut sebagai jaminan kepada massa aksi.

“Kami sudah berjanji kepada mahasiswa. Jika aspirasi ini tidak kami sampaikan, maka kami mempertaruhkan jabatan kami. Karena itu, kami berkomitmen penuh untuk membawa aspirasi ini ke DPR RI,” tegas Hidayat. RIL