Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar dan gudang Bulog untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah, Selasa, 17 Maret 2026.
Sidak dilakukan di Pasar Manonda, Pasar Masomba, serta Gudang Bulog sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah menjelang Lebaran.
Reny menemukan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga akibat terbatasnya pasokan di pasar.
Salah satunya adalah daging sapi yang naik dari Rp135.000 per kilogram menjadi sekitar Rp150.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada ayam potong, dari sebelumnya berkisar Rp65.000–Rp70.000 per ekor menjadi sekitar Rp85.000 per ekor.
Meski demikian, Wagub memastikan ketersediaan bahan pokok strategis masih dalam kondisi aman. Berdasarkan hasil pengecekan di Gudang Bulog, harga beras relatif stabil dengan kenaikan kecil sekitar Rp500 hingga Rp1.000.
Selain itu, stok beras di gudang Bulog tercatat mencapai sekitar 35.000 ton, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 5 hingga 6 bulan ke depan.
Ketersediaan minyak goreng merek “Minyak Kita” juga dipastikan masih mencukupi. Saat ini terdapat stok sekitar 120.000 liter, yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 hingga 4 bulan ke depan.
Wakil Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan langkah-langkah intensif untuk mengendalikan laju inflasi, khususnya menjelang Idulfitri yang biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pokok.
“Menjelang Lebaran, kami bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi harga yang dijual kepada masyarakat. Pemerintah ingin memastikan harga tetap terkendali dan stok pangan tersedia,” ujarnya.
Sidak tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Dr. H. Rudi Dewanto, SE., MM., Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Muhamad Irfan Sukarna, perwakilan Perum Bulog, BPS, unsur Forkopimda, serta sejumlah perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).*
