Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengambil bagian dalam Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai strategi nasional memutus mata rantai kemiskinan.

Saat ini, Sulawesi Tengah telah memiliki tiga Sekolah Rakyat, yakni SR Tadulako Nambaso, SRMP Sigi, SR Terintegrasi Tojo Una-una.

Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar dan asrama SR Tadulako Nambaso yang dikelola Pemprov Sulteng menempati gedung BPSDM di Jalan S. Parman, Palu.

“Mari Berbondong-Bondong Ambil Program Sekolah Rakyat,” ujar Reny.

Ajakan tersebut disampaikan Wagub Reny saat membuka Rakor Penyelarasan Program Sekolah Rakyat (SR) dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Hotel Swiss-Bel, Kamis (20/11).

Dia menegaskan bahwa akan sangat disayangkan jika pemerintah kabupaten/kota tidak memanfaatkan peluang besar ini, sebab pendanaannya ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

“Mari kita berbondong-bondong mengambil program Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Wagub juga membeberkan bahwa proses administrasi pendirian SR Tadulako Nambaso hanya memakan waktu tiga hari, berkat sinergi cepat antara Pemprov Sulteng dan berbagai instansi teknis.

Dalam kesempatan itu, Wagub Reny menyampaikan rasa syukur bahwa sejauh ini tidak ada satu pun siswa SR yang mengeluh ingin pulang. Para peserta didik justru merasa betah karena mendapatkan fasilitas lengkap seperti pendidikan formal, asrama, seragam, makan minum, serta perawatan kesehatan.

“Alhamdulillah, tidak ada anak-anak kita yang minta pulang,” ucap Wagub dengan bangga.

“Mereka merasa SR seperti rumah kedua.” tambahnya.

Wagub juga menekankan pentingnya penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen akurat untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin, potensi lokal, dan tantangan di setiap wilayah. Data tersebut akan menjadi dasar penting penyusunan sasaran dan kurikulum Sekolah Rakyat di masing-masing daerah.

“Sekolah Rakyat ini adalah niat tulus dari Pak Presiden, jadi harus kita dukung,” tegas Reny.

Rakor pembahasan SR dan DTSEN ini turut dihadiri pejabat teknis Kementerian Sosial RI, unsur Forkopimda, kepala dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, BPS, serta seluruh perangkat daerah dan mitra kerja terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat.*