Reses di Ujuna, Muslimun Ingatkan Bahaya Judol

Perbesar

Palu – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Muslimun, melaksanakan reses dan menyerap aspirasi warga di wilayah Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pada Sabtu sore, 22 Agustus 2026.

Muslimun mengatakan, reses merupakan momentum bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjelaskan kondisi pembangunan dan keuangan daerah. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak sekadar menyampaikan kebutuhan, tetapi juga memahami kemampuan pemerintah dalam merealisasikan setiap usulan.

Menurutnya, kondisi pendapatan daerah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Palu.

“Target kita sekitar Rp700 miliar lebih. Sekarang capaiannya baru sekitar 55 persen. Artinya, masih banyak pekerjaan pemerintah kota yang harus dikejar,” ujar Muslimun dalam kegiatan tersebut.

Menurut politisi Partai NasDem itu optimalisasi pendapatan penting dilakukan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Namun, di sisi lain, Muslimun menilai kondisi ekonomi masyarakat juga sedang menghadapi tekanan. Perputaran ekonomi di Kota Palu dinilai belum cukup kuat karena investasi besar yang masuk ke daerah masih terbatas.

“Tidak heran kalau kita rasakan sendiri di lapangan bahwa mencari uang saat ini cukup sulit. Perputaran uang memang sedang tidak bagus,” kata Muslimun.

Kondisi tersebut, lanjut Muslimun, membuat pemerintah berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah, sementara di sisi lain masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Dia menjelaskan, aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui sejumlah jalur, antara lain melalui pemerintah kelurahan, kegiatan reses anggota DPRD, serta mekanisme perencanaan pemerintah daerah. Menurutnya, setiap usulan harus tercatat dan masuk dalam sistem perencanaan agar memiliki peluang untuk diperjuangkan melalui anggaran pemerintah.

“Usulan harus tercatat karena harus masuk ke dalam sistem perencanaan. Kalau tidak masuk dalam sistem, bagaimana kita bisa memperjuangkannya?” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muslimun juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang disampaikan warga, termasuk maraknya judi online. Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak judi online yang dinilai dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan keluarga.

Selain itu, ia meminta OPD yang hadir dalam kegiatan reses memberikan penjelasan langsung mengenai program bantuan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan UMKM dan bantuan sosial.

Disela-sela kegiatan reses, salah seorang warga setempat meminta penjelasan dan bantuan pembangunan posyandu yang belum rampung.

Muslimun menekankan pentingnya memastikan setiap pembangunan fasilitas masyarakat sesuai dengan aturan, pembangunan Posyandu harus memperhatikan ketentuan teknis tempat pembangunan yang berada di atas saluran drainase.

Menurutnya, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan agar bantuan pemerintah maupun aspirasi masyarakat tidak berujung pada pembangunan yang bertentangan dengan regulasi.

“Jangan sampai niat kita baik, tetapi kemudian menabrak aturan yang kita buat sendiri. Karena itu, mumpung ada teman-teman dari PU dan Perkim, kita bisa konsultasikan agar bantuan yang diberikan tidak mubazir,” tandasnya.

Reses tersebut turut dihadiri koordinator reses Dapil IV, Degrita DK. Tobigo, S.Sos., M.Si., dan A. Agustiartie Fitriyani T, SH., serta pendamping Fitria Muchsin Tandju, S.Pd. I dan Nurdin S.E. RIL