Palu – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan pentingnya keadilan bagi daerah penghasil nikel dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) di Kantor DPRD Sulteng, yang turut dihadiri Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, Minggu (7/12).

Anwar menyoroti ketimpangan manfaat ekonomi yang diterima daerah dibandingkan beban sosial dan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat di wilayah tambang.

Dia mengungkapkan, pendapatan pajak smelter ke pemerintah pusat mencapai Rp200-300 triliun per tahun, sementara Sulawesi Tengah hanya menerima Rp222 miliar.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memang mengatur porsi 16 persen untuk daerah. Tapi kami tidak meminta sebanyak itu cukup 1 persen saja dari Rp300 triliun. Daerah bisa memperoleh Rp3 triliun per tahun,” tegas Anwar.

Gubernur mengapresiasi inisiatif Ketua DPRD Sulteng, Mohammad Arus Abdul Karim, yang menggagas pembentukan forum tersebut. Menurutnya, FD-PNI dapat menjadi ruang kolaborasi antardaerah penghasil nikel untuk memperjuangkan skema DBH yang lebih adil tanpa menolak hilirisasi.

“Kami mendukung hilirisasi, tapi manfaatnya harus dirasakan masyarakat yang menanggung dampaknya,” ujarnya.

Forum ini dibentuk oleh lima DPRD provinsi penghasil nikel yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Forkopimda Sulteng, para kepala daerah, dan akademisi turut hadir memberi dukungan.

Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, menjelaskan bahwa FD-PNI akan fokus mengawal kebijakan nasional terkait nikel, termasuk DBH, isu lingkungan, hingga perlindungan masyarakat adat.

Deklarasi pembentukan FD-PNI dibacakan oleh Ketua DPRD Maluku Utara sebagai penanda dimulainya kerja bersama antardaerah penghasil nikel. Forum ini nantinya menjadi wadah pertukaran data, kajian, dan pengalaman untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan hak daerah.

Gubernur Anwar kembali menekankan bahwa perjuangan DBH nikel bukan semata soal angka, melainkan soal keberlanjutan pembangunan di daerah yang menjadi pusat industri. Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kuat dan membuka ruang dialog lebih konstruktif dengan pemerintah pusat. RIL