INFOSULTENG.ID, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menekankan pentingnya inovasi dan koordinasi antar daerah dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal guna memperkuat iklim investasi di Sulawesi Tengah. Hal ini ia sampaikan dalam rapat virtual bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Rifani serta seluruh Kepala Dinas PTSP kabupaten/kota se-Sulteng, Jumat (9/5/2025).

Gubernur mengapresiasi kinerja seluruh jajaran dinas yang telah mendorong masuknya investasi besar dalam beberapa tahun terakhir.

“Sulawesi Tengah adalah salah satu daerah dengan tingkat investasi tertinggi di Indonesia. Ini hasil kerja keras kita semua, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujarnya.

Anwar mengulas geliat investasi yang mulai tumbuh sejak 2013, terutama di sektor industri pengolahan nikel. Ia menegaskan bahwa kepercayaan investor sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan perizinan.

“Investor butuh rasa aman dan kenyamanan. Maka, inovasi dalam pelayanan harus terus dilakukan,” tegasnya.

Ia mencontohkan sistem digital perizinan di Turki yang memungkinkan investor mengurus izin tanpa harus datang ke kantor. Menurutnya, Sulawesi Tengah perlu mengadopsi pendekatan serupa demi efisiensi dan transparansi.

“Bayangkan kalau mereka bisa urus izin dari hotel atau rumah. Mereka ini orang kaya yang membawa uang ke daerah kita. Mereka butuh kenyamanan,” ucap Anwar.

Gubernur juga mengingatkan bahwa investor tidak hanya datang dari luar negeri. Warga lokal kini juga memiliki kapasitas sebagai pelaku usaha dan harus dilayani secara adil. Ia meminta seluruh dinas PTSP untuk menjamin pelayanan yang inklusif dan partisipatif.

Namun, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan dokumen. Ia menyoroti kasus pemalsuan rekomendasi izin perusahaan di Morowali sebagai peringatan serius.

“Kalau mau keluarkan izin, pastikan dulu keasliannya. Konfirmasi langsung ke dinas terkait. Sekarang apa pun bisa dipalsukan,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyarankan pembangunan sistem digital yang aman dan terintegrasi untuk mencegah pemalsuan dokumen serta memperkuat akuntabilitas.

Anwar juga menekankan bahwa setiap perizinan yang dikeluarkan oleh provinsi harus dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Kita ini sama-sama pemerintah. Jangan sampai kewenangan membuat kita tidak saling koordinasi,” tuturnya.

Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat sinergi, Anwar berencana turun langsung ke kabupaten-kabupaten bersama para kepala dinas provinsi. Ia ingin memastikan bahwa seluruh program berjalan selaras dan anggaran daerah digunakan efektif demi kesejahteraan masyarakat.

“Gubernur, bupati, wali kota itu sama. Yang membedakan hanya kewenangan. Tapi tujuan kita satu, yaitu kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah,” tandasnya.*