Palu – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, secara resmi mengukuhkan Agus Yulianto, sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa, 14 Oktober 2025.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025, Agus Yulianto resmi menggantikan Edy Suharto, yang kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Pengukuhan tersebut berlangsung khidmat dan disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dr. Setya Nugraha, beserta jajaran pejabat pemerintah provinsi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah.
Deputi BPKP Dr. Setya Nugraha menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin baik antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dia menegaskan bahwa BPKP berkomitmen untuk memperkuat pendampingan terhadap pemerintah daerah demi mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan efisien.
“Program 9 BERANI yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan terobosan positif dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini sejalan dengan semangat BPKP untuk memastikan setiap program memiliki dampak nyata,” ujar Setya.
Setya juga menekankan pentingnya peningkatan efisiensi serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah. Menurutnya, pengelolaan potensi daerah yang baik akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.*
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan ucapan selamat kepada Agus Yulianto dan apresiasi kepada Edy Suharto atas dedikasi serta pendampingan selama bertugas di Sulteng.
“Semoga pengukuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita semua dalam mengawal pembangunan daerah. BPKP adalah mitra strategis pemerintah dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan berintegritas,” tutur Anwar.
Menanggapi arahan Deputi BPKP, Gubernur menegaskan bahwa tantangan efisiensi keuangan tidak akan menghambat komitmen Pemprov Sulteng untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Amwar menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
“Saya minta para kepala perangkat daerah menyusun program yang benar-benar menyentuh masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Gubernur turut mengajak para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah untuk menanamkan kedisiplinan dalam perencanaan pembangunan dan menjadikan efisiensi sebagai budaya kerja di seluruh level pemerintahan.
“Melalui kolaborasi yang solid, saya yakin tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah akan semakin transparan, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. RIL
