111 Ribu PBIJK Nonaktif, Pemprov Sulteng Jamin Layanan Gratis Lewat BERANI Sehat

Perbesar

Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan meski kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) dinonaktifkan oleh Pemerintah Pusat.

Melalui Program BERANI Sehat, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan medis gratis, bahkan hanya dengan menunjukkan KTP Sulawesi Tengah.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, menegaskan bahwa program tersebut telah dirancang untuk mengantisipasi persoalan administratif yang kerap membuat warga kesulitan berobat.

“Kalau sama sekali tidak punya JKN, langsung kita masukkan di BERANI Sehat. Jadi program ini sudah mengantisipasi kalau penerima bantuan iuran dinonaktifkan oleh pusat. Sejak tahun lalu sudah kami siapkan,” ujar Reny, Rabu, 11 Februari 2026.

Berdasarkan data terbaru melalui SK 3 HUK Tahun 2026, jumlah PBIJK nonaktif di Sulawesi Tengah mencapai 111.190 jiwa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Namun, kondisi tersebut dipastikan tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.

Kabupaten Parigi Moutong menjadi daerah dengan jumlah PBIJK nonaktif tertinggi, yakni 18.584 jiwa. Disusul Kabupaten Poso sebanyak 16.366 jiwa dan Toli-Toli 11.403 jiwa. Kabupaten Banggai mencatat 11.111 jiwa, Donggala 9.241 jiwa, serta Buol 8.117 jiwa.

Sementara itu, Kabupaten Sigi tercatat 7.774 jiwa, Morowali Utara 6.184 jiwa, Kota Palu 5.705 jiwa, Morowali 5.397 jiwa, Banggai Kepulauan 4.898 jiwa, Tojo Una-Una 3.620 jiwa, dan Banggai Laut 2.790 jiwa.

Reny menegaskan, BERANI Sehat merupakan bentuk komitmen kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan dirinya untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan responsif.

“Kalau di data ada sekitar 111 ribu masyarakat yang dinonaktifkan, saat itu juga mereka langsung dilayani dengan BERANI Sehat,” tegas Reny.

Hal senada disampaikan Gubernur Anwar Hafid. Ia menjelaskan bahwa BERANI Sehat tidak hanya menjawab persoalan kepesertaan BPJS yang terputus, tetapi juga memberikan jaminan bagi masyarakat yang menghadapi penyakit berat dengan biaya besar.

“Masyarakat tidak perlu takut. Cuci darah, penyakit jantung, atau keanggotaan BPJS yang terputus, semua bisa selesai dengan BERANI Sehat,” kata Anwar.

Menurutnya, Pemprov Sulteng terus melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepesertaan JKN dan PBIJK bersama pemerintah kabupaten dan kota agar bantuan iuran tepat sasaran dan cakupan pelayanan semakin maksimal.

Melalui BERANI Sehat, pemerintah menargetkan penurunan signifikan angka PBIJK nonaktif sekaligus memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Sulawesi Tengah.

“BERANI Sehat adalah komitmen kami menghadirkan layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata. Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama pembangunan daerah,” tandas Anwar.*