Terima Kepala BPS Sulteng, Gubernur Ungkap Wajibkan OPD Fokus Pendataan 100 Hari Kerja

Perbesar

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya terhadap kebijakan pembangunan berbasis data saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto, M.M, di Kantor Gubernur, Kamis (19/02).

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan BPS dalam penyediaan data statistik yang akurat sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Sejak awal menjabat, Anwar Hafid menempatkan data sebagai fondasi utama dalam menyusun program kerja pemerintah daerah.

“Semenjak saya menjabat, saya selalu mengedepankan soal data. Kita bekerja harus dengan data, dan data kita itu adalah statistik dari BPS,” tegas Gubernur

Gubernur bahkan mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki data yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menekankan bahwa pada 100 hari pertama masa kerja kepala dinas, fokus utama adalah menyelesaikan pendataan secara komprehensif.

“Kontrak saya dengan Kepala Dinas itu, dalam 100 hari kerja, yang utama adalah data. Tidak usah pikirkan yang lain dulu, yang penting pendataan lengkap,” ujar Anwar.

Menurutnya, validitas data sangat menentukan ketepatan sasaran program, terutama dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan basis data yang akurat, pemerintah dapat memastikan setiap intervensi benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

“Misalnya data orang miskin, sumbernya tidak usah jauh-jauh, tinggal ke BPS minta data masyarakat kita,” katanya.

Anwar Hafid juga menyoroti pentingnya data dalam pengembangan sektor ekonomi kerakyatan, termasuk UMKM. Ia meminta Dinas Koperasi memiliki basis data lengkap sebelum menyalurkan bantuan agar kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah harus diukur melalui indikator resmi seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi.

“Ukuran kita itu IPM dan pertumbuhan ekonomi. Kalau ada rapat dengan bupati, bisa bersama BPS memaparkan data masyarakat kita,” imbuhnya.

Audiensi tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi strategis antara Pemprov Sulteng dan BPS dalam menyediakan data statistik yang kredibel. Dengan dukungan data yang kuat, arah pembangunan diyakini semakin terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.*