INFOSULTENG.ID, Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyoroti tingginya angka kemiskinan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencatat sebanyak 1.627.801 jiwa masih berada dalam garis kemiskinan.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mengatasi tantangan ini.
Dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) 2025–2029 di Gedung Wanita Bidarawasia, Senin (30/6), Gubernur mengangkat formula kerja sama “4K” yang mencakup Kebersamaan, Keterbukaan, Keterpaduan, dan Kemesraan, sebagai dasar sinergitas antarpemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Tiga sektor utama yang menjadi fokus intervensi Pemprov Sulteng hingga tahun 2029 yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota secara bersama mendeklarasikan program wajib belajar 13 tahun plus kuliah, yang diharapkan dapat mencegah anak-anak putus sekolah karena kendala biaya.
Melalui program BERANI Cerdas, Pemprov telah mengambil alih seluruh biaya pendidikan jenjang SMA/SMK dan SLB, termasuk menyediakan beasiswa kuliah bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan jalur prestasi.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan simbolis beasiswa BERANI Cerdas kepada sejumlah penerima. Gubernur menyebut sekitar 2.000 mahasiswa telah terverifikasi dan segera menerima pencairan dana beasiswa langsung ke rekening masing-masing.
Ia juga mendorong kabupaten/kota menyelaraskan program ini dengan menggratiskan pendidikan di jenjang PAUD, SD, dan SMP, serta menyarankan program beasiswa yang masih dikelola daerah agar dialihkan ke bidang lain mengingat pembiayaan pendidikan tinggi kini telah ditangani provinsi.
Di sektor kesehatan, Pemprov Sulteng menghadirkan program BERANI Sehat yang menanggung biaya pengobatan bagi warga tidak mampu, termasuk mereka yang tidak memiliki atau menunggak BPJS Kesehatan.
Sejak program ini diluncurkan, penerima manfaat meningkat signifikan dari 1.300 orang menjadi sekitar 19.000 orang per bulan.
BERANI Sehat juga mencakup pembiayaan untuk penyakit-penyakit yang belum tercover BPJS, seperti kanker, tumor, serta penanganan korban pembusuran dan kecelakaan tunggal.
Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan anggaran sektor lain karena kebutuhan dasar kesehatan masyarakat sudah mulai dijamin Pemprov melalui program ini.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya validasi data sosial dan menyarankan pemerintah daerah berkoordinasi dengan dinas sosial masing-masing agar warga yang belum terdaftar bisa masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemprov akan memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) guna menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap diserap industri.
Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga menjadi prioritas pengembangan sebagai potensi “emas hijau” dan “emas biru” daerah.
Dari sisi fiskal, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah, seperti pajak air permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Penarikan pajak akan difokuskan pada perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah kabupaten/kota.
Gubernur menyampaikan bahwa regulasi pajak air permukaan telah disesuaikan dengan tarif maksimal, dan kendaraan operasional perusahaan yang belum menggunakan pelat Sulteng (DN) juga didorong untuk segera disesuaikan. Ia berharap peran aktif bupati/wali kota dalam menginventarisasi potensi pajak di daerah masing-masing.
“Pendapatan daerah harus naik, karena itulah yang menopang pembangunan kita,” ujarnya.*
