Gubernur Sulteng Instruksikan Dinas ESDM Selesaikan Persoalan PETI dan Dukung Penuh Program BERANI Menyala

waktu baca 2 menit
Rapat koordinasi internal yang berlangsung di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Pemprov Sulteng. (FOTO: HUMAS PEMPROV SULTENG)

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menekankan pentingnya penerapan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) dalam seluruh kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masa depan daerah,” tegas Anwar dalam rapat koordinasi internal yang berlangsung di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin, 28 Juli 2025.

Gubernur juga menyoroti peran vital Dinas ESDM dalam mendukung program unggulan “BERANI Menyala”, yang menjadi bagian dari visi pembangunan Nawacita BERANI hingga 2029.

Program ini difokuskan pada percepatan elektrifikasi desa-desa terpencil yang masih gelap gulita, melalui sinergi bersama PLN dan berbagai pihak.

“Program ini wajib kita genjot maksimal dalam lima tahun ke depan. Akses listrik adalah hak dasar dan fondasi keadilan pembangunan,” ujar Anwar.

Tak hanya soal energi, Anwar juga mengungkap rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pertambangan dan Lingkungan Hidup, yang akan menjadi garda depan dalam menyelesaikan konflik pertambangan dan isu-isu lingkungan yang selama ini menyita perhatian publik.

Dia menyoroti maraknya penambangan tanpa izin (PETI) yang dinilainya sebagai persoalan serius dan menantang dalam tata kelola sumber daya alam. Gubernur Anwar menginstruksikan Dinas ESDM untuk segera merumuskan pedoman penyelesaian PETI yang terstruktur, dan solutif.

“Salah satu pendekatan yang sedang kita kembangkan adalah skema kemitraan antara penambang rakyat dan Koperasi Merah Putih. Ini untuk memastikan legalitas, sekaligus memberdayakan masyarakat secara nyata,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anwar meminta Dinas ESDM memperkuat koordinasi dengan Inspektur Tambang, instansi tata ruang, serta BPN/ATR agar kebijakan di sektor pertambangan dan energi dapat berjalan terpadu dan harmonis dengan perencanaan wilayah.

Ia pun mengingatkan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor. “Jangan lagi ada OPD yang berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bersinergi demi percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Sulawesi Tengah,” tutur Anwar.*

Tinggalkan Balasan