Dukung Palu Mapan, Nanang Usul Lahan HGB Terlantar Dikelola Warga

Perbesar

Palu – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi PKB, H. Nanang, menyatakan dukungan penuh terhadap program Palu Mandiri, Adaptif dan Stabilitas Pangan (Palu Mapan) yang digagas Pemerintah Kota Palu sebagai langkah pengendalian inflasi sekaligus penguatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, program pemanfaatan lahan tidur tersebut akan memberikan dampak besar bagi kesejahteraan warga apabila disertai pembinaan dan pendampingan yang maksimal dari pemerintah.

Anggota Komisi A DPRD Kota Palu itu bahkan mendorong Pemerintah Kota Palu untuk mengakomodasi masyarakat yang selama ini telah menguasai dan memanfaatkan lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditelantarkan oleh pemegang hak.

“Berdasarkan data DPRD Kota Palu, luas lahan berstatus HGB diperkirakan mencapai sekitar 40 ribu hektare dan sebagian besar tidak dimanfaatkan. Ini yang harus dioptimalkan pemerintah dengan melibatkan masyarakat,” ujar H. Nanang di Palu, Sabtu (16/5).

Nanang menilai, lahan-lahan tidur tersebut sangat potensial dimanfaatkan untuk sektor pertanian produktif guna meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu, H. Nanang menegaskan kesiapan pihaknya mendukung penganggaran program tersebut selama benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Pada intinya saya sangat mendukung program ini. Sambil menunggu masa aktif izin HGB berakhir, pemerintah sebaiknya tidak lagi memperpanjang izin HGB yang ditelantarkan dan lebih baik diserahkan untuk dikelola masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palu menyampaikan akan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan tidur melalui program Palu Mapan yang menjadi salah satu program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu tahun 2026.

Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo, mengatakan program tersebut difokuskan pada pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan pertanian produktif dengan melibatkan masyarakat dan pemilik lahan di masing-masing wilayah.

“Mapan adalah program unggulan TPID 2026 yang memanfaatkan lahan tidur atau lahan kosong untuk pertanian dengan melibatkan masyarakat dan pemilik lahan di setiap wilayah,” kata Irmayanti dalam rapat koordinasi pelaksanaan program unggulan TPID Kota Palu.

Dia menjelaskan, lahan yang belum dimanfaatkan akan ditanami berbagai komoditas hortikultura dan tanaman pangan strategis seperti cabai dan bawang merah yang selama ini menjadi penyumbang inflasi daerah.

Selain memperkuat ketahanan pangan, program tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Palu pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,22 persen, meningkat dibanding Januari 2026 yang berada pada angka 4,35 persen.*