Gubernur Sulteng Minta Dukungan Komisi V DPR RI Percepat Pembangunan Infrastruktur

Perbesar

INFOSULTENG.ID, Palu – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah pada 19–23 Juni 2025, dengan fokus meninjau proyek infrastruktur dan transportasi strategis.

Kunjungan ini diawali dengan inspeksi ke Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan resmi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng di Kantor Gubernur, Kamis (19/6).

Pertemuan di Ruang Polibu itu dipimpin langsung oleh Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes., serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palu, para bupati/wakil bupati, perwakilan kementerian teknis, dan BUMN mitra strategis.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi V DPR RI yang dinilainya sebagai momentum penting untuk menyuarakan berbagai kebutuhan pembangunan di daerah.

“Kehadiran Komisi V di Sulteng bukan hanya membawa perhatian, tapi juga harapan. Jalan nasional kami termasuk yang terpanjang di Indonesia, tapi anggaran pemeliharaannya sangat terbatas. Ruas menuju wilayah utara yang berbatasan dengan Gorontalo, misalnya, sangat mendesak untuk diperbaiki,” ujar Anwar.

Ia juga menyoroti sejumlah infrastruktur yang terbengkalai, seperti Pelabuhan Penumpang Donggala yang belum dioperasikan karena persoalan sosial, serta pelabuhan di Banggai Kepulauan yang dinilai vital untuk mendukung konektivitas antarwilayah.

Terkait transportasi udara, Gubernur mengusulkan peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu menjadi bandara internasional atau pusat logistik industri.

Hal ini didasarkan pada tingginya aktivitas kawasan industri di Morowali yang mempekerjakan lebih dari 30.000 tenaga kerja asing, namun masih bergantung pada penerbangan internasional dari Manado dan Makassar.

“Bandara kita sudah memenuhi syarat. Dengan aktivitas industri dan ekspor yang tinggi, Sulteng layak memiliki pintu gerbang internasional sendiri. Kita tak boleh hanya jadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.

Gubernur juga mengangkat isu penyintas bencana 2018 yang masih tinggal di hunian sementara di Palu, Donggala, dan Sigi. Ia berharap dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat relokasi yang ditargetkan rampung pada 2026 setelah masa efisiensi fiskal berakhir.

Ia turut memaparkan inisiatif kolaborasi dengan sektor industri, seperti PT IMIP, dalam perbaikan jalan nasional yang dilalui kendaraan perusahaan, sebagai solusi percepatan pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBN sepenuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan komitmennya untuk mengawal langsung aspirasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi.

“Kami ke Sulteng bukan untuk seremonial, tapi karena daerah ini strategis dan kaya potensi. Semua masukan dari Gubernur akan kami bawa ke pembahasan anggaran dan program lintas kementerian,” ujarnya.

Ia menambahkan, Sulteng masuk dalam prioritas nasional, khususnya dalam penguatan sektor transportasi, industri, pariwisata, dan ketahanan pangan.

Pertemuan ini juga dihadiri jajaran dari Kementerian Perhubungan, PUPR, Desa PDTT, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi, serta BMKG, Basarnas, PT Pelindo, PT Waskita Karya, PT Angkasa Pura, dan staf Komisi V DPR RI.

Menutup pertemuan, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulteng tidak hanya ingin didengar, tapi juga dilibatkan dalam agenda pembangunan nasional.

“Kami punya kekayaan alam dan SDM. Jika pusat dan daerah bisa bersinergi, Sulteng siap menjadi episentrum pertumbuhan baru di Indonesia Timur,” tutupnya.*