INFOSULTENG.ID, Jakarta – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, melakukan audiensi dengan Menteri Investasi/BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, di Jakarta, Selasa (18/3).
Pertemuan ini membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kawasan industri smelter serta peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil nikel.
Selain Wagub Sulteng, audiensi ini juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.
Ketiga provinsi ini merupakan daerah dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia dan berupaya memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat guna memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor pertambangan.
Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani serta perwakilan dari Kementerian Keuangan menyambut baik inisiatif ini dan meminta ketiga provinsi segera menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai dasar pembahasan lebih lanjut.
Terkait DBH, pihak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penyalurannya akan dilakukan sesuai regulasi tanpa ada penundaan, mengingat DBH merupakan hak daerah penghasil.
Menanggapi hal ini, Wagub Reny menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dan menegaskan bahwa Pemprov Sulteng telah menyelesaikan dokumen RKAB untuk segera dibahas bersama kementerian terkait.
Selain potensi dari hilirisasi nikel, Wagub juga menyoroti peluang peningkatan PAD melalui pajak air permukaan, pajak alat berat, dan pajak bahan bakar minyak yang dinilai berkontribusi besar bagi pembangunan daerah.
“Hilirisasi adalah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung visi Indonesia Emas,” ujar Wagub Reny.
Dalam audiensi ini, Wagub turut didampingi oleh jajaran perangkat daerah, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). RIL
