INFOSULTENG.ID, Palu – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) merilis laporan bertajuk Kinerja Fiskal Mendukung Pemerintahan Baru untuk Indonesia Lebih Maju pada Jumat, 27 Desember 2024.
Laporan tersebut mengungkapkan berbagai pencapaian gemilang Sulteng sepanjang tahun 2024.
Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Yuni Wibawa, memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 9,08% (year-on-year) pada kuartal III 2024.
Angka ini menempatkan Sulteng sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia setelah Papua Barat. Secara kuartalan (qtq), ekonomi Sulteng tumbuh 5,37%.
“Pertumbuhan ini didukung oleh sektor net export yang berkontribusi sebesar 5,13% terhadap total pertumbuhan, dengan sektor industri pengolahan sebagai pilar utama,” ujar Yuni.
Sulteng juga meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional hingga 1,72%, dan memberikan sumbangan sebesar 23,8% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.
Yuni menambahkan bahwa tingkat inflasi Sulawesi Tengah tetap terkendali dengan angka -0,01% (month-to-month) pada November 2024. Secara tahunan, inflasi mencapai 1,71%.
“Ini menunjukkan keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” katanya.
Namun, beberapa komoditas seperti emas perhiasan dan bawang merah tetap menjadi penyumbang utama inflasi tahunan.
Laporan juga mengungkap surplus perdagangan Sulawesi Tengah yang mencapai USD69,14 miliar hingga November 2024. Ekspor tercatat sebesar USD8,39 miliar, meningkat 13,29% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara kumulatif, ekspor Januari-November 2024 mencapai USD73,85 miliar.
“Surplus ini mencerminkan daya saing produk lokal, terutama dari sektor industri pengolahan,” tutur Yuni.
Realisasi pendapatan negara di Sulteng mencapai Rp11,84 triliun, tumbuh 21,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh signifikan sebesar 31,86%, sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 153,28% dari target.
Pendapatan PNBP didominasi oleh jasa pendidikan, izin keimigrasian, dan jasa kepelabuhanan.
Realisasi belanja negara juga meningkat 7,74% (yoy), dengan prioritas pada Dana Desa, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Dana Desa digunakan untuk BLT bagi penduduk miskin ekstrem, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
Yuni menegaskan, pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung program pemerintahan baru melalui APBN.
“Stimulus ekonomi yang diberikan tidak hanya mengendalikan harga kebutuhan pokok, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat struktur ekonomi,” tandasnya.*
