Sekdaprov Sulteng Tegaskan Seleksi JPT Pratama Bebas Diskriminasi

Perbesar

Palu – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, angkat bicara terkait isu keterwakilan perempuan dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Novalina menegaskan bahwa proses seleksi berlangsung secara terbuka, objektif, dan tanpa diskriminasi gender. Menurutnya, Pemprov Sulteng tidak hanya menjunjung kesetaraan secara formal, tetapi juga memastikan setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi.

“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang setara bagi seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada pembatasan berbasis gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi, memiliki kesempatan yang sama,” tegas Novalina.

Menanggapi sorotan soal minimnya keterwakilan perempuan, Novalina memaparkan data faktual. Dari total 85 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen merupakan perempuan.

Angka tersebut, menurutnya, mencerminkan bahwa peluang telah terbuka, meskipun tingkat partisipasi perempuan sejak tahap pendaftaran masih terbatas.

“Kami sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi 19 ASN perempuan yang ikut berkompetisi. Namun, pansel tidak bisa memaksakan persentase tertentu jika jumlah pendaftar perempuan sejak awal memang belum banyak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Novalina menegaskan bahwa seleksi JPT Pratama tidak hanya berorientasi pada keterwakilan, tetapi juga menempatkan kompetensi sebagai standar utama.

Menurutnya, pejabat yang terpilih nantinya akan memegang peran strategis dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan publik, sehingga kualitas kepemimpinan menjadi faktor yang tidak bisa ditawar.

“Kami tidak sekadar mencari pengisi jabatan, tetapi pemimpin yang benar-benar kompeten. Target keterwakilan tidak boleh mengorbankan kualitas. Tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks,” ujarnya.

Novalina juga menepis anggapan adanya diskriminasi gender dalam proses seleksi. Ia menilai, keberadaannya sebagai perempuan yang memimpin pansel menjadi bukti bahwa ruang bagi perempuan di birokrasi tetap terbuka lebar.

Saat ini, proses seleksi masih berlanjut ke tahap uji publik. Seluruh masukan masyarakat akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menentukan kandidat terbaik.

“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana kita mendorong lebih banyak kader terbaik untuk berani tampil dan berkompetisi,” tandasnya.*