SDGs Center Untad Dorong Penguatan RAD Selaras Nomenklatur Kemendagri

Perbesar

Palu – SDGs Center Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako (Untad) menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua SDGs Center, Prof. Husnah, dalam kegiatan Capacity Building Pelokalan SDGs bagi SDGs Center dan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RAD Selaras dengan Nomenklatur Kemendagri yang digelar di Ruang Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 12 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Arfan, Manajer Pilar Lingkungan Sekretariat Nasional SDGs Bappenas Dr. Rachman Kurniawan, pimpinan perguruan tinggi, perwakilan Bappeda dan OPD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, BPS, akademisi, hingga praktisi pembangunan.

Dalam sambutannya, Prof Husnah menyampaikan bahwa implementasi SDGs bukan sekadar memenuhi agenda global, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memastikan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Pelokalan SDGs menjadi langkah penting agar tujuan pembangunan global dapat diterjemahkan secara konkret sesuai karakteristik, kebutuhan, dan prioritas daerah,” kata Prof Husnah.

Prof Husnah menyebut pemerintah daerah memegang peran sentral sebagai ujung tombak implementasi SDGs. Namun keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kualitas perencanaan, sinkronisasi kebijakan, dan keselarasan indikator SDGs dengan dokumen perencanaan daerah serta nomenklatur program dan kegiatan sesuai regulasi nasional.

SDGs Center di perguruan tinggi juga dinilai memiliki posisi strategis sebagai pusat pengetahuan, riset, dan data, sekaligus mitra pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan berbasis data atau evidence-based policy.

“Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi akademik, tetapi juga menjadi katalisator kolaborasi multipihak dalam pencapaian SDGs,” lanjutnya.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memiliki pemahaman bersama mengenai mekanisme penyusunan RAD SDGs yang adaptif, terukur, dan selaras dengan RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, hingga sistem penganggaran daerah.

Selain itu, implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 juga dinilai penting untuk memperkuat koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan capaian SDGs secara sistematis dan akuntabel.

“Daerah tidak hanya dituntut mampu menyusun dokumen RAD SDGs, tetapi juga memastikan keberlanjutan implementasi dan pengukuran dampaknya bagi masyarakat,” ujar Prof Husnah.

Dia juga menyoroti berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks, mulai dari kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga transformasi digital dan tata kelola pemerintahan.

Karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kualitas data, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat sipil.

SDGs Center Universitas Tadulako optimistis, dengan semangat No One Left Behind dan penguatan kapasitas berkelanjutan, pelokalan SDGs di daerah akan semakin efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Sulteng, Arfan juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera menyusun dokumen RAD SDGs yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah masing-masing.

Menurutnya, dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar sinkronisasi pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“SDGs ini harus menjadi pendamping seluruh dokumen perencanaan daerah seperti RKPD, Renstra, dan RPJMD supaya pembangunan bisa terukur,” katanya.

Sebagai bentuk dorongan, Pemprov Sulteng berencana memberikan penilaian terhadap dokumen SDGs kabupaten/kota pada September mendatang. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan khusus bagi aparatur daerah dalam penyusunan dokumen tersebut.

“Ini bukan sekadar lomba, tetapi untuk menciptakan standar perencanaan yang sama dan mendorong kompetisi positif antardaerah,” tandas Arfan.

LPPM Universitas Tadulako membentuk tim yang melibatkan sejumlah pimpinan lembaga, kepala pusat penelitian, dosen, hingga pengurus SDGs Center Untad.

Pembentukan tim tersebut tertuang dalam lampiran surat Kepala LPPM Universitas Tadulako Nomor 286/DST/UN28.16/KM.00.07/2026 tertanggal 9 Mei 2026.

Dalam susunan tersebut, Dr. Lukman, M.Hum dipercaya sebagai kepala tim dari unsur LPPM Untad. Sementara posisi sekretaris diisi Dr. Ir. Syamsul Arifin, M.Sc dan posisi kepala subbagian dijabat Ugi Darmawati, S.Sos., M.Si.

Selain itu, Yanti, SP., MP tercatat sebagai anggota kelompok kerja (Pokja), sedangkan Rosmala, SE bertugas di bagian BPP.

Dari unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan (LPMPP) Untad, Prof. Darmawati Darwis, M.Si., Ph.D ditunjuk sebagai kepala, didampingi Prof. Dr. Ir. Amiruddin Kade, S.Pd., M.Si sebagai sekretaris.

Tim juga melibatkan jajaran Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Tadulako yang dipimpin Prof. Dr. Ir. Muhd. Nur Sangadji, DEA sebagai kepala. Sejumlah akademisi lain yang tercatat sebagai anggota yakni Dr. Irwan Said, M.Si, Dr. Ir. Abdul Rosyid, M.P, Dr. Ir. Bau Toknok, SP., MP, Dr. Irwan Lakani, S.P., M.Si, Nursalam, SP., M.Si, serta Mauludin Kurniawan, S.Si., M.Sc.

Dari Fakultas Pertanian (Faperta), nama Dr. Rustam Abd. Rauf, SP., MP dan Prof. Dr. Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, MP turut masuk dalam susunan tim sebagai dosen.

Sementara dari unsur SDGs Center Untad, sejumlah pengurus yang dilibatkan antara lain Dr. Muhammad Ansar, S.E., MSA., Ak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Ir. Rifai, ST., M.Si., M.Sc., Ph.D.Eng dari Fakultas Teknik (Fatek), serta Dr. Miswan, S.Pd., M.Si dari FMIPA.

Selain itu, terdapat pula Dr. Intam Kurnia, M.Si dari FISIP, Dr. Idrus, M.Pd dari FKIP, Dr. Vidyanto, S.KM., M.P.H dari FKM, Dr. Adfiyanti, SH., LL.M dan Dr. Virgayani Fattah, SH., MH dari Fakultas Hukum (Fakum).

Susunan tim juga melibatkan sejumlah kepala pusat di lingkungan Universitas Tadulako, di antaranya Prof. Anang Wahid Muhammad Diah, M.Si., Ph.D sebagai Kepala Pusat Mobilitas Mahasiswa, Haliadi, S.S., M.Hum., Ph.D sebagai Kepala Pusat HKI, Untad Press dan Publikasi, serta Ir. Pasjan Satrimafitrah, S.Si., M.Si., Ph.D sebagai Kepala Pusat Penelitian, Inovasi dan Kerja Sama.

Selanjutnya, Dr. Adrianton, SP., MP menjabat Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan KKN, Ir. Rahmawati, S.Si., M.Sc sebagai Kepala Pusat Diseminasi dan Informasi, Budi, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Pusat Halal Center, dan Dr. Ir. Rustan Efendi, S.Si., MT sebagai Kepala Pusat Penelitian Mitigasi Bencana.

Dari unsur perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulteng, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pangan, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, turut dilibatkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.

Bappeda juga mengundang Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Sejumlah OPD strategis lainnya turut masuk dalam daftar, di antaranya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kemudian, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, hingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah juga tercatat dalam daftar undangan.

Turut hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah juga dilibatkan bersama sekretaris dan para kepala bidang di lingkup Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah serta Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara dari unsur pemerintah kabupaten dan kota, kegiatan tersebut melibatkan Kepala Bappeda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Kabupaten Poso.

Selain itu, turut diundang Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Morowali, dan Morowali Utara.

Daftar peserta juga mencakup Kepala Bappeda Kabupaten Tolitoli, Buol, Banggai, Banggai Kepulauan, serta Kabupaten Banggai Laut. RIL