Ranperda Bantuan Hukum Sulteng Disiapkan untuk Perluas Akses Keadilan
PALU – DPRD Sulawesi Tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk memperbarui regulasi sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan.
Pembahasan rancangan regulasi tersebut dilakukan melalui uji publik yang digelar Komisi I DPRD Sulteng di Gedung Sritti Convention Hall Palu, Senin (19/10/2026).
Kegiatan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES. Uji publik diikuti anggota Komisi I, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tenaga ahli, tim penyusun naskah akademik dan Ranperda, serta organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.
Sejumlah narasumber turut memberikan masukan, antara lain Reni Etikawati, S.H., M.H., Sopian, A.Md.IP., S.H., M.H., selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Imran, S.H., M.H.
Memperluas akses terhadap keadilan
Penyusunan Ranperda tersebut didasarkan pada prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kerangka itu, negara memiliki kewajiban mengakui dan melindungi hak warga negara, termasuk hak memperoleh bantuan hukum.
Bantuan hukum diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan, memperoleh akses terhadap keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Regulasi yang disiapkan Komisi I tidak hanya membahas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas kedinasan juga menjadi bagian yang mendapat perhatian.
Perlindungan bagi ASN
ASN dalam menjalankan tugas dapat menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan kedinasan. Persoalan tersebut dapat berupa tuntutan pidana maupun sengketa perdata.
Pendampingan hukum dinilai diperlukan untuk memberikan kepastian kepada ASN sepanjang persoalan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
Perlindungan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung profesionalitas dan akuntabilitas aparatur dalam menjalankan pelayanan publik.
Namun, bantuan hukum bagi ASN dibatasi pada persoalan yang berkaitan dengan tugas kedinasan. Persoalan yang bersifat pribadi tidak termasuk dalam cakupan perlindungan tersebut.
Perda 2015 dinilai perlu disesuaikan
Penyusunan Ranperda baru juga berkaitan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kondisi masyarakat yang dinilai telah berubah.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin dinilai tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan keadaan.
Karena itu, DPRD Sulteng memandang perlu membentuk regulasi baru tentang bantuan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Uji publik menjadi bagian dari proses penyempurnaan Ranperda sebelum pembahasan lebih lanjut. Masukan dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat substansi regulasi tersebut.AA
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.









