Pemkot Palu Rakor Bareng Pertamina, Bahas Isu Kelangkaan BBM

Perbesar

Palu – Pemerintah Kota Palu menanggapi keluhan masyarakat terkait antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya untuk pembelian solar bersubsidi.

Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana, memimpin pertemuan bersama perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tengah, sejumlah mitra pertamina, dan Satgas BBM, untuk mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut.

“Hari ini kami ada pertemuan dengan Pertamina dan Hiswana Migas, ertemuan ini kita lakukan agar ada solusi konkret. Kita ingin antrean kendaraan, terutama truk-truk pengguna solar bersubsidi, bisa diatur dengan baik supaya tidak mengganggu lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Imelda dalam rapat koordinasi di Palu, Selasa, 4 November 2025.

Menurutnya, Pemerintah Kota bersama Pertamina dan sejumlah mitra telah menyepakati pengaturan waktu khusus penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Kota Palu.

“Nanti akan ditetapkan satu waktu serentak. Misalnya, penyaluran dimulai pukul 19.00 hingga 22.00 malam. Jadi semua SPBU menjalankan aturan yang sama agar tidak ada kendaraan yang bolak-balik ke SPBU lain,” jelas Imelda.

Ia menekankan, aturan tersebut nantinya hanya berlaku untuk kendaraan pengguna BBM jenis solar dengan pengecualian bagi ambulans, mobil damkar, dan truk sampah yang bersifat operasional darurat.

Selain itu, Pemkot juga meminta agar depot Pertamina di Kota Palu tetap beroperasi pada hari Minggu, untuk menjamin ketersediaan BBM di akhir pekan.

“Kita minta depot buka di hari Minggu supaya masyarakat tidak khawatir terjadi kekosongan. Dari laporan Pertamina, kuota BBM kita aman sampai akhir tahun, bahkan bisa melampaui hingga awal tahun depan,” ungkap Imelda.

Imelda menjelaskan, antrean panjang kendaraan bukan hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berdampak pada aktivitas usaha masyarakat di sekitar SPBU.

“Kalau antrean mengular sampai menutup toko-toko atau jalan sekolah, itu kan mengganggu ekonomi dan keselamatan. Kita tidak mau itu terjadi,” tegasnya.

Ia juga meminta Satgas BBM untuk melakukan pengawasan langsung di setiap SPBU agar aturan jam penyaluran bisa dipatuhi.

“Yang paling penting adalah kejujuran dan penegakan aturan. Ini untuk kepentingan masyarakat. Jangan ada kelonggaran lagi seperti sebelumnya. Kalau sistem yang disepakati sudah berjalan baik, maka itu harus dipertahankan terus-menerus,” tegasnya.

Wakil Wali Kota juga menyinggung bahwa pola pengaturan penyaluran BBM serupa pernah berjalan efektif pada tahun sebelumnya. Namun, belakangan pelaksanaannya kembali longgar sehingga antrean panjang kembali terjadi.

“Dulu sistem ini pernah diterapkan dan berhasil. Penyaluran lancar, antrean berkurang. Tapi kemudian kendur lagi. Nah, sekarang kita tegaskan: sistem yang baik itu harus dijalankan terus, jangan berubah-ubah,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, Pemkot berharap pengaturan baru yang disepakati dapat memastikan stok dan distribusi BBM di Kota Palu berjalan lancar, tanpa antrean panjang dan tanpa gangguan lalu lintas. RIL