OJK Sulteng Ajak Jurnalis Perkuat Literasi Keuangan

Perbesar

Palu – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah, Bonny Hardi Putra, menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi yang sehat antara OJK dan insan pers, terutama dalam menyampaikan informasi sektor jasa keuangan yang bersifat sensitif dan berdampak luas bagi kepercayaan publik.

Hal tersebut disampaikan Bonny dalam pertemuan bersama jurnalis di Kantor OJK Sulawesi Tengah. Dia mengapresiasi peran media yang selama ini aktif membantu OJK dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Isu di sektor jasa keuangan sangat sensitif. Sekali muncul isu miring yang tidak terkonfirmasi, dampaknya bisa besar karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan,” ujar Bonny, Kamis 18 Desember 2025.

Bonny menegaskan, jurnalis memiliki peran strategis dalam memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses konfirmasi dan validasi yang kuat, baik kepada OJK maupun industri jasa keuangan terkait.

“Kalau ada isu, silakan dikonfirmasi. Bisa ke OJK, bisa ke industri jasa keuangan yang bersangkutan. Setelah itu, kalau memang salah, silakan diberitakan. Tapi jangan sampai informasi yang belum jelas justru merugikan masyarakat,” tegas Bonny.

Bonny juga menyinggung pengalaman penanganan kasus investasi ilegal, termasuk kasus OMC yang sempat menghebohkan Sulawesi Tengah. Ia mengakui, peran media sangat membantu OJK dalam mengedukasi masyarakat dan menekan potensi korban lebih besar.

“Kami melihat mereka bukan pelaku, tapi calon korban. Saat itu, media sangat membantu kami untuk melakukan kontra-narasi dan edukasi ke masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Bonny, penanganan investasi ilegal kerap membutuhkan waktu karena harus melalui mekanisme Satgas PASTI di tingkat nasional, mengingat kasus serupa terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Bonny mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Sulawesi Tengah masih tergolong rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan. Berdasarkan data dua tahun lalu, inklusi keuangan berada di kisaran 80 persen, sementara literasi baru sekitar 40 persen.

“Gap-nya masih sangat besar. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” katanya.

Sepanjang satu tahun terakhir, OJK Sulteng telah melaksanakan sekitar 130 kegiatan edukasi keuangan, menjangkau ribuan peserta dari berbagai kalangan. Selain itu, OJK juga telah melayani lebih dari 80 ribu layanan konsumen serta hampir 10 ribu permohonan informasi dan pengaduan masyarakat.

“Semua ini tidak akan diketahui publik tanpa peran media. Masyarakat jadi tahu bahwa kalau ada masalah dengan jasa keuangan, mereka bisa mengadu ke OJK,” ujarnya.

Selain fungsi pengawasan, Bonny menegaskan OJK juga memiliki peran dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Namun demikian, ia menekankan bahwa OJK tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, dinas teknis, hingga lembaga terkait lainnya.

“Kami tidak bisa sendirian. Pengembangan UMKM, sektor pertanian, perkebunan, hingga ekonomi daerah butuh sinergi. OJK berperan di sisi pembiayaan dan pengelolaan keuangan, bukan teknis produksi,” jelasnya.

Pertemuan tersebut turut dirangkaikan dengan peresmian Ruang Jurnalis sebagai fasilitas kerja dan koordinasi bagi rekan-rekan media. RIL