Muslimun Minta Pemkot Optimalkan 11 Komponen Pajak

waktu baca 2 menit
[radio_player id="2"]
Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun. (FOTO : Istimewa)

Palu – Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, menyoroti belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu tahun anggaran 2026. Dari target sebesar Rp600 miliar, realisasi PAD berdasarkan data Dinas Pendapatan baru mencapai sekitar 72 persen.

Muslimun mengatakan, dengan APBD Kota Palu tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp1,6 triliun, optimalisasi PAD menjadi salah satu hal penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Menurut dia, capaian PAD yang masih berada di kisaran 72 persen menunjukkan bahwa potensi pendapatan daerah belum tergarap secara maksimal.

“Pemkot Palu harus betul-betul berusaha menggali sumber-sumber pendapatan dari 11 komponen pajak yang ada. Jangan sampai potensi yang sebenarnya bisa menjadi sumber pendapatan daerah justru tidak tergarap secara maksimal,” kata Muslimun, Kamis (5/11/2026).

Politisi Partai Nasdem itu menyebutkan, sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak reklame, serta pajak makanan dan minuman dari restoran maupun warung makan.

Dia mencontohkan, pajak makanan dan minuman yang ditargetkan menyumbang Rp35 miliar baru terealisasi sekitar Rp20 miliar lebih.

Padahal, aktivitas usaha kuliner di Kota Palu terus berkembang, mulai dari restoran hingga warung makan, termasuk usaha rumah makan sari laut.

Karena itu, Muslimun mendorong Pemkot Palu memperkuat pendataan, pengawasan, dan pemungutan pajak agar potensi penerimaan dari berbagai sektor dapat dioptimalkan.

Selain menyoroti PAD, Muslimun juga mempertanyakan kepastian pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun anggaran 2027, baik kategori penuh waktu maupun paruh waktu.

Dia mengatakan, pemerintah daerah perlu mengetahui apakah pembiayaan PPPK nantinya sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui APBN atau masih dibebankan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi awal mengenai kebijakan APBN, kata Muslimun, pembiayaan PPPK yang diarahkan menjadi tanggungan pemerintah pusat baru mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara PPPK pada sektor lainnya diperkirakan masih menjadi beban pemerintah daerah.

“Ini juga harus menjadi perhatian. Kita perlu mengetahui bagaimana kebijakan pembiayaan PPPK pada tahun 2027, apakah seluruhnya ditarik ke pusat atau masih ada yang menjadi tanggung jawab daerah. Jangan sampai pemerintah daerah kesulitan dalam mengatur kemampuan fiskalnya,” ujarnya.

Muslimun berharap Pemkot Palu segera mengambil langkah strategis untuk meningkatkan PAD sekaligus mempersiapkan perencanaan APBD 2027 secara matang.*

Tinggalkan Balasan