Gubernur Sulteng: IMIP Harus Berpihak pada Lingkungan dan Masyarakat

waktu baca 2 menit
Pertemuan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah, Muchlis, bersama pihak Perusahaan IMIP. (FOTO: HUMAS PEMPROV SULTENG)

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan komitmennya memastikan pembangunan industri di daerah berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama 22 perusahaan tenant yang beroperasi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Dalam pertemuan tersebut, Anwar menekankan bahwa aktivitas industri tidak boleh hanya terfokus di dalam kawasan industri semata, tetapi juga harus menunjukkan kepedulian nyata terhadap kondisi lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat di sekitar kawasan.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Anwar Hafid dalam pertemuan bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah, Muchlis, yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa, 20 Januari 2026.

Anwar mendorong seluruh tenant IMIP untuk berperan aktif dalam memperbaiki tata kelola kawasan industri secara menyeluruh, tertib, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup.

“Kita membahas banyak hal, terutama isu-isu penting dalam perbaikan tata kelola kawasan industri, baik dari sisi lingkungan hidup maupun kondisi di luar kawasan industri,” ujar Anwar.

Anwar berharap berbagai persoalan lingkungan di sekitar kawasan IMIP dapat ditangani secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pelaku industri.

Menurutnya, komitmen yang ditunjukkan para tenant IMIP menjadi sinyal positif dalam upaya menciptakan kawasan industri yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

“Ini hal yang sangat baik. Teman-teman di sini menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola kawasan industri,” lanjutnya.

Lebih jauh, Anwar menegaskan bahwa tata kelola kawasan industri yang baik tidak hanya menyangkut aspek lingkungan, tetapi juga mencakup isu ketenagakerjaan serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh tenant IMIP dapat melahirkan ekosistem industri yang tidak hanya produktif, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

“Semoga kerja sama ini membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong kawasan industri Morowali menjadi kawasan industri yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan,” tandas dia.*

Tinggalkan Balasan