Gubernur Sulteng Gandeng Menteri KLH Berantas Tambang Ilegal di Poboya dan Donggala

Perbesar

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, membawa langsung persoalan tambang ilegal di wilayahnya ke meja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Dalam audiensi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Anwar memaparkan kerusakan lingkungan serius akibat aktivitas pertambangan ilegal, terutama di kawasan Poboya, Kota Palu, hingga tambang batuan atau galian C di jalur Palu–Donggala.

Di hadapan Menteri KLH, Anwar Hafid menegaskan bahwa praktik pertambangan tanpa prosedur dan pengawasan memadai masih menjadi persoalan krusial di Sulawesi Tengah. Aktivitas tersebut bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat.

“Di Palu, khususnya di Poboya, tambang ilegal sangat banyak dan berbahaya. Pengolahan dilakukan di luar prosedur dan sudah memakan korban jiwa. Di antara Palu sampai Donggala juga banyak tambang galian C, bahkan beberapa izinnya sudah kami cabut,” ungkap Anwar Hafid, Selasa, 13 Januari 2026.

Mantan Bupati Morowali itu menilai, pertambangan yang melanggar aturan telah menimbulkan dampak berlapis mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran, hingga risiko bencana dan korban manusia.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di sektor pertambangan.

Hampir satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengambil langkah dengan menghentikan izin sejumlah tambang yang dinilai merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.

Salah satunya adalah tambang nikel di Morowali Utara yang izinnya dihentikan sementara setelah aktivitasnya memicu banjir di kawasan permukiman warga.

Langkah tegas tersebut, kata Anwar, akan terus diperkuat. Dia meminta dukungan penuh dari Menteri Lingkungan Hidup untuk menindak praktik pertambangan yang menyalahi aturan.

Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengaku tergerak setelah menyaksikan langsung dampak banjir bandang akibat aktivitas tambang di Morowali Utara. KLH, kata dia, telah membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

“Setelah kejadian banjir itu, kita berbenah untuk aktivitas pertambangan nikel di Morowali. Tim sudah kami bentuk dan saat ini sedang melakukan evaluasi serta pemetaan seluruh areal kerja,” ujar Hanif.

Audiensi ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menata sektor pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan, berwawasan lingkungan, serta mengutamakan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan alam.*