PALU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Sejumlah Pejabat Kementerian ATR/BPN di Kota Palu, Minggu 28 April 2024.

Menteri ATR/BPN didampingi Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H.Rusdy Mastura dan Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid saat kunjungan kerja itu di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan.

Kunjungan kerja AHY untuk menyerahkan langsung sertifikat tanah hasil dari program strategis Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat terdampak bencana likuefaksi, yang menempati Hunian Tetap (Huntap) Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Sebanyak 655 sertifikat yang diserahkan sebagai hasil dari program konsolidasi tanah.

AHY menyampaikan, konsolidasi tanah adalah bagian dari program Kementerian ATR/BPN yang bekerjasama dengan berbagai instansi, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

AHY mengatakan, bahwa sertifikasi tanah warga dapat memberi nilai tambah ekonomi, selain kepastian hukum.

“Kami ingin meyakinkan warga, selain memiliki kepastian hukum, (sertifikasi tanah) juga memberi nilai tambah secara ekonomi. Mengapa? Sertifikat itu bisa dijadikan sebagai jaminan,” ujar AHY ketika membagikan sertifikat tanah.

AHY mencontohkan, apabila warga ingin membuka usaha, mereka bisa memperoleh bantuan modal usaha dari bank dengan menjadikan sertifikat tanah mereka sebagai jaminan.

“Sertifikatlah yang paling resmi, yang paling meyakinkan untuk bisa dijadikan jaminan,” kata AHY.

Oleh karena itu, AHY ingin masyarakat dapat memanfaatkan sertifikat yang diberikan.

Selain itu iapun memotivasi masyarat yang terdampak bencana alam untuk terus bangkit.

“Bencana alam yang luar biasa dahsyat pada bulan September 2018 yang lalu likuifaksi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya,” ungkap AHY.

“Ini sudah menjadi takdir yang maha kuasa tinggal kita bagaimana bisa bangkit dari keterpurukan dari rasa sedih dan kehilangan yang luar biasa dan bisa melanjutkan kehidupan berikutnya Oleh karena itu pemerintah hadir, baik pemerintah pusat pemerintah daerah provinsi maupun kota Palu hadir untuk meyakinkan agar masyarakat Kelurahan petobo ini yang terdampak bencana bisa segera mendapatkan tempat yang jauh lebih layak,” Pungkasnya. (YM)