DPRD Sulteng Dorong Implementasi Perda Pesantren Lebih Terukur dan Transparan

waktu baca 3 menit
[radio_player id="2"]
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi menghadiri diskusi publik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Sulawesi Tengah. (Foto: Dok. Humas DPRD Sulteng)

PALU  — Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Sulawesi Tengah perlu diperkuat agar dukungan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan pesantren. Kejelasan program, transparansi penyaluran fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.

Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, H. Moh. Hidayat Pakamundi, mengatakan, keberadaan perda tersebut merupakan landasan bagi pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pesantren. Namun, manfaat regulasi itu bergantung pada pelaksanaannya secara konsisten dan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Perda Nomor 8 Tahun 2022 ini harus kita dorong agar tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pesantren di Sulawesi Tengah,” kata Hidayat dalam diskusi publik implementasi perda tersebut di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Rabu (21/10/2026).

Hidayat menghadiri kegiatan tersebut mewakili Ketua DPRD Sulteng. Menurut dia, pelaksanaan perda membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi keagamaan, dan pengelola pesantren agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara efektif.

Ia menekankan bahwa fasilitasi pesantren perlu didukung perencanaan program yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terbuka, serta evaluasi yang dapat mengukur hasilnya. Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah dapat diberikan secara tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan.

“Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi perhatian utama. Setiap program fasilitasi perlu memiliki indikator yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terbuka, serta evaluasi yang terukur,” ujarnya.

<span;>Perlu mekanisme evaluasi

Menurut Hidayat, implementasi perda tidak cukup hanya ditandai dengan keberadaan regulasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa program fasilitasi direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan lembaga pesantren.

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berjalan dan apakah dukungan yang diberikan telah menjawab kebutuhan penerima manfaat.

Hidayat juga menilai, komunikasi dengan pengelola pesantren perlu dilakukan secara berkelanjutan. Masukan dari kalangan pesantren penting untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi sekaligus menjadi bahan perbaikan kebijakan.

Pesantren, menurut dia, memiliki peran dalam pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, dan pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, kebijakan fasilitasi perlu dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan lembaga pendidikan tersebut.

<span;>Himpun masukan pemangku kepentingan

Diskusi publik tersebut diselenggarakan Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Sulawesi Tengah melalui Panitia Santri Future Festival 2026. Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido dan dihadiri Ketua PW ISNU Sulteng Sahran Raden, Ketua PW Nahdlatul Ulama Sulteng Ahmad Syukri, narasumber, serta peserta diskusi.

Forum itu mengangkat tema Memperkuat Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022: Membangun Tata Kelola Fasilitasi Pesantren yang Terukur, Transparan, dan Berkelanjutan.

Hidayat berharap diskusi tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar menjadi ruang pertukaran gagasan. Rekomendasi itu diharapkan membantu para pemangku kepentingan memperkuat pelaksanaan perda.

“Harapan kita, diskusi ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti,” katanya.

Penguatan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 diharapkan dapat membangun tata kelola fasilitasi pesantren yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Namun, capaian kebijakan tersebut nantinya perlu dilihat dari pelaksanaan program dan manfaat yang benar-benar diterima oleh pesantren di Sulawesi Tengah.*

Tinggalkan Balasan