DPRD Sulteng Dorong Berani Sehat Diatur dalam Perda agar Berkelanjutan

waktu baca 3 menit
[radio_player id="2"]
Suasana Uji Publik Ranperda Penyelengaraan Kesehatan Sulteng. (Foto : Andika)

PALU — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan landasan hukum program Berani Sehat melalui perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjamin keberlanjutan program pemerintah daerah, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi mengatakan, kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan program kesehatan membutuhkan dukungan regulasi yang kuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Dengan dasar hukum ini, Berani Sehat tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi kebijakan daerah yang pasti dan berkelanjutan,” kata Hidayat saat membuka uji publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Palu, Selasa (20/10/2026) malam.

Menurut Hidayat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menempatkan Berani Sehat sebagai salah satu program utama dalam Nawacita Berani. Komisi IV DPRD Sulteng berkomitmen mengawal pelaksanaan program tersebut melalui penyusunan regulasi yang dapat memperkuat penyelenggaraan kesehatan di daerah.

Ia menjelaskan, perubahan perda itu diharapkan mendorong peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

Hidayat menekankan, masyarakat harus memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, adil, dan terjangkau. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta pembagian kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<span;>Perhatikan akses masyarakat

Perubahan regulasi penyelenggaraan kesehatan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah diharapkan memiliki landasan yang lebih jelas dalam meningkatkan mutu layanan dan menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada substansi aturan dan pelaksanaannya. Karena itu, penyempurnaan rancangan peraturan daerah perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah.

Hidayat mengatakan, uji publik diselenggarakan untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum rancangan tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Peserta yang dilibatkan mencakup perangkat daerah terkait, akademisi, pengelola rumah sakit, organisasi profesi kesehatan, serta tim penyusun naskah akademik.

“Melalui uji publik ini, kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari seluruh peserta untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah ini,” ujarnya.

Ia berharap, masukan yang diperoleh dapat memastikan materi ranperda sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara efektif.

<span;>Masukan publik untuk penyempurnaan

Uji publik tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi ketentuan yang belum terakomodasi maupun materi dalam rancangan yang perlu disesuaikan. Masukan dari pemangku kepentingan diharapkan membantu DPRD menyusun regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga relevan dengan persoalan pelayanan kesehatan di lapangan.

Hidayat menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun, tenaga ahli, narasumber, dan seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 dapat memperkuat penyelenggaraan kesehatan di Sulawesi Tengah sekaligus memberikan landasan yang lebih kokoh bagi pelaksanaan program Berani Sehat.

Adapun substansi akhir perubahan perda tersebut masih perlu dicermati melalui proses penyempurnaan dan pembahasan. Kejelasan pengaturan, pembagian kewenangan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan ketentuan akan menjadi bagian penting untuk memastikan regulasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.AA

Tinggalkan Balasan