Palu – Anggota DPRD Palu dapil Palu Timur – Mantikulore, Rusman Ramli dorong Pemkot Palu sikapi serius masalah tambang ilegal.
Dorongan dari legislator PKS ini datang pasca insiden longsor tambang Poboya yang menalan 2 korban jiwa pasa Senin, 2 Juni 2025.
“Kami menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah yang merenggut nyawa para penambang tersebut,” kata Rusman saat dihubungi pada Rabu, 4 Juni 2025.
“Meskipun persoalan izin tambang emas berada di pemerintah pusat, kami berharap Pemkot Palu dan juga Pemerintah Provinsi perlu memyikapi dengan serius keberadaan tambang-tambang ilegal, agar kasus serupa tidak kembali terjadi,” tambahnya.
Kata dia, pemerintah daerah tidak boleh menganggap remeh kejadian semacam ini.
Menurutnya, pemda harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Poboya dengan mempertimbangkan aspek keamanan bagi lingkungan, masyarakat maupun penambangnya.
“Kita tentunya tidak anti terhadap aktivitas yang menjadi tumpuan ekonomi rakyat. Tapi semuanya harus terkelola dengan baik, legal, dan aman. Jangan ada lagi korban jiwa karena kelalaian dan ketidakhadiran pemerintah dalam pengawasan,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Palu, Alfian Chaniago dari Komisi C menyampaikan bahwa masyarakat harus diberikan pemahaman menyeluruh mengenai bahaya aktivitas penambangan ilegal, apalagi saat ini sedang memasuki musim hujan yang meningkatkan risiko bencana longsor. Ia juga mengaitkan kejadian longsor di Poboya yang terjadi pada Selasa, 3 Juni 2025, waktu itu.
Alfian juga mengungkapkan bahwa Komisi C DPRD Kota Palu berencana melakukan kunjungan ke Jakarta dalam waktu dekat.
Tujuannya, untuk mencari kejelasan dari perusahaan tambang PT Citra Palu Mineral terkait apakah dalam wilayah konsesi perusahaan tambang CPM terdapat alokasi untuk pertambangan rakyat.
“Kalau memang tidak ada sama sekali, maka klaim bahwa aktivitas itu ilegal menjadi sah. Tapi sebelum mengambil tindakan, pendekatannya harus kekeluargaan, jangan langsung penangkapan,” jelas Alfian. RIL
