DPR Pastikan Tak Ada Pemecatan Kontributor TVRI dan RRI Akibat Pemangkasan Anggaran

Perbesar

INFOSULTENG.ID, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa tidak ada kontributor maupun karyawan TVRI dan RRI yang akan dirumahkan akibat pemangkasan anggaran pemerintah. Kepastian ini disampaikan usai rapat kerja bersama Direktur Utama (Dirut) TVRI, Iman Brotoseno, dan Dirut RRI, I Hendrasmo, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

“Tadi sudah dijelaskan secara tegas oleh kedua dirut, baik Dirut TVRI maupun Dirut RRI, bahwa tidak ada kebijakan untuk merumahkan kontributor di daerah,” ujar Saleh.

Legislator Fraksi PAN ini juga mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi, terutama terkait isu pemecatan karyawan dan kontributor di dua media penyiaran milik negara tersebut.

“Jangan sampai ada kesan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan karyawan,” tambahnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Beniyanto Tamoreka. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pemutusan kerja terhadap karyawan maupun kontributor di daerah. Bahkan, pemotongan honor pun dilarang.

“Keputusan rapat sudah jelas: tidak ada pengurangan, tidak ada perumahan kontributor daerah, dan tidak boleh ada pemotongan honor,” tegas Beniyanto usai menyerahkan tuntutan wartawan Palu, Sulawesi Tengah, kepada Ketua Komisi VII DPR RI.

Beniyanto juga menegaskan bahwa Komisi VII DPR akan melakukan pengawasan ketat terhadap TVRI dan RRI di daerah untuk memastikan kebijakan ini benar-benar diterapkan.

Sementara itu, Dirut LPP RRI, Hendrasmo, juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran 2025 tidak akan berujung pada pemecatan pegawai atau penyiar di lembaganya.

“Tidak ada pemutusan hubungan kerja bagi PPNPN, pengisi acara, dan kontributor di lingkungan LPP RRI,” ujarnya dalam rapat tersebut. Bahkan, ia menegaskan bahwa mulai dari petugas kebersihan hingga jajaran direksi, tidak ada satupun pegawai yang akan terkena PHK.

Ketua Komisi VII DPR pun mengingatkan bahwa pernyataan yang disampaikan dalam rapat DPR harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Ini didengar oleh semua orang, jadi semoga ini bisa menjadi kabar baik bagi semua pegawai RRI dan TVRI,” tutup Saleh.*