Distribusi Tenaga Kesehatan Belum Merata, DPRD Sulteng Soroti Layanan di Wilayah Terpencil

waktu baca 3 menit
[radio_player id="2"]
Hidayat Pakamundi. (Foto : Istimewa)

PALU  — Pemerataan tenaga kesehatan dan akses pelayanan medis di wilayah terpencil menjadi salah satu persoalan yang disoroti DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Regulasi baru diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat di kawasan pegunungan, kepulauan, dan wilayah terluar.

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi mengatakan, perubahan perda tersebut merupakan inisiatif Komisi IV untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan kesehatan, termasuk pelaksanaan program Berani Sehat yang menjadi bagian dari Nawacita Berani pemerintah daerah.

Menurut Hidayat, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Tenaga kesehatan dinilai masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan medis.

“Tenaga kesehatan ini belum terdistribusi secara menyeluruh, masih tertumpuk di wilayah perkotaan saja. Oleh karena itu, salah satu masukan adalah bagaimana tenaga kesehatan ini bisa menyebar di 13 kabupaten/kota,” kata Hidayat seusai uji publik perubahan Perda Penyelenggaraan Kesehatan di Palu, Selasa (20/10/2026) malam.

Ia menjelaskan, perubahan regulasi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan kebijakan terbaru, tetapi juga menjawab persoalan pelayanan kesehatan yang dihadapi masyarakat.

Selain distribusi tenaga kesehatan, materi perubahan perda mencakup fasilitas pelayanan kesehatan dan skema pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis.

<span;>Tantangan geografis

Luas wilayah Sulawesi Tengah yang mencakup kawasan pegunungan dan kepulauan menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Kondisi geografis tersebut dapat menyulitkan masyarakat di sejumlah wilayah untuk menjangkau fasilitas kesehatan.

Hidayat mengatakan, perubahan perda diharapkan menjadi salah satu landasan untuk memperkuat pemerataan pelayanan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kita pastikan bahwa pelayanan kesehatan ini bisa merata sampai ke wilayah-wilayah terluar atau daerah-daerah 3T yang tidak terjangkau fasilitas pelayanan. Perda ini insyaallah akan menjawab tantangan tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, efektivitas regulasi tersebut akan bergantung pada pelaksanaan kebijakan di lapangan, termasuk pemerataan tenaga medis, ketersediaan fasilitas, dan dukungan pembiayaan yang memadai.

<span;>Pembiayaan di luar JKN

Persoalan pembiayaan juga menjadi bagian dari materi perubahan perda. Hidayat menjelaskan, penyelenggaraan kesehatan perlu memperhatikan masyarakat yang membutuhkan layanan, tetapi menghadapi keterbatasan kemampuan ekonomi.

Menurut dia, skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan perlu dilihat bersama dengan program Berani Sehat, yang dapat menanggung pembiayaan layanan tertentu di luar cakupan BPJS sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui penguatan landasan hukum tersebut, Komisi IV DPRD Sulteng berharap masyarakat tidak lagi menunda pengobatan hanya karena khawatir tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan.

Hidayat menegaskan, uji publik menjadi bagian dari proses penyempurnaan rancangan peraturan daerah. Masukan dari peserta diperlukan untuk memperkaya substansi aturan sebelum pembahasan dilanjutkan.

Perubahan perda itu diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan kesehatan di Sulawesi Tengah, terutama dalam memperluas akses pelayanan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, maupun pembiayaan.AA

Tinggalkan Balasan