Dilaporkan ke KPK, Abchandra Yakin Tak Terlibat Kasus Suap

Perbesar

INFOSULTENG.ID, Palu – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI) Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam dugaan suap terkait pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur DPD periode 2024-2029.

Saat ditemui awak media di sebuah kafe di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, pada Sabtu (22/2), Abcandra menyatakan bahwa isu tersebut berskala nasional, tetapi ia meyakini tidak terlibat dalam praktik suap apa pun.

“Ini bukan sekadar isu daerah, melainkan sudah menjadi perhatian nasional. Namun, secara pribadi, saya yakin tidak melakukan hal tersebut,” ujarnya.

Abcandra menegaskan bahwa dukungan terhadap dirinya sebagai Wakil Ketua MPR murni berasal dari suara para senator dan mengikuti prosedur pemilihan yang berlaku. Legislator muda asal Sulawesi Tengah itu juga menyebut bahwa dirinya didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

“Silakan tanyakan kepada teman-teman lintas senator, semuanya berjalan sesuai aturan. Sampai saat ini, saya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu tersebut,” tambahnya.

Menanggapi beredarnya rekaman yang dikaitkan dengan dugaan suap, Abcandra memilih untuk tidak melaporkan penyebar rekaman tersebut.

Sebelumnya, mantan staf DPD, Fithrat Irfan, melaporkan dugaan suap dalam pemilihan pimpinan DPD dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut menyebut adanya dugaan suap terhadap 95 anggota DPD dalam proses pemilihan, dengan nominal yang diduga mencapai 13 ribu dolar AS per anggota.

Irfan mengungkap bahwa praktik suap dilakukan dengan pemberian uang secara langsung, dari pintu ke pintu, ke setiap ruangan anggota DPD. Dugaan ini kini tengah menjadi perhatian publik dan pihak berwenang.

Dengan berkembangnya isu ini, publik menantikan langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tersebut demi menjaga integritas lembaga legislatif di Indonesia.*