Bangkok – Suara lantang dari pelosok Sulawesi Tengah bergema di panggung dunia. Fatrisia Ain, perempuan muda asal Buol, tampil di Forum PBB untuk Bisnis dan HAM (Regional Forum on Business and Human Rights/RBHR) 2025 yang digelar pada 16 – 19 September 2025, di United Nations Convention Centre (UNCC), Bangkok, Thailand.
Membawa selendang haruas khas Buol di pundaknya, Fatrisia mewakili suara petani plasma, buruh perkebunan, perempuan, pemuda desa, dan komunitas adat yang kehidupannya kerap tergerus praktik bisnis tak adil.
Dia hadir bukan sekadar sebagai peserta, melainkan sebagai juru bicara gerakan akar rumput melalui Jaringan JAGA DECA dan Forum Petani Plasma Buol (FPPB).
“Masyarakat adat, perempuan, pekerja migran, dan penduduk desa adalah pihak yang paling merasakan dampak pelanggaran HAM. Namun, justru mereka jarang diajak bicara sejak awal. Bahkan ketika ada konsultasi, sering kali hanya formalitas singkat, teknis, dan tidak menyentuh realitas hidup mereka,” tegas Fatrisia saat berbicara dalam sesi Regional Leadership in Action.
Dia menyinggung konflik agraria di lingkar perkebunan sawit, dampak industri mineral kritis seperti nikel, serta kerusakan lingkungan di Sulawesi Tengah. Meski pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, implementasinya dinilai masih jauh dari harapan.
Dalam sesi lain bertajuk A Rights-Holder Led Approach to Corporate Accountability, Fatrisia berbicara berdampingan dengan aktivis dari India. Ia menggambarkan realitas desa seperti hutan hilang, tanah dirampas, air tercemar, dan warga terpaksa bermigrasi. Namun, di tengah tekanan, gerakan masyarakat tetap bertahan.
“Jika hanya menunggu langkah pemerintah, penyelesaian sulit tuntas. Maka kami memilih perjuangan kolektif, meski kecil dan berat, namun gerakan rakyat terbukti tangguh,” ujarnya.
Kehadiran Fatrisia juga diwarnai diplomasi senyap. Ia bertemu pejabat OHCHR, UN Working Group on BHR, hingga pelapor khusus PBB, menyuarakan kritik tentang lemahnya mekanisme HAM internasional yang belum community-based, sertifikasi keberlanjutan yang terlalu teknis, hingga keterlibatan aparat bersenjata dalam konflik agraria.
Meski membawa suara rakyat hingga forum global, Fatrisia sadar risikonya besar. Ancaman kriminalisasi, intimidasi, hingga serangan daring sudah menjadi bagian dari kesehariannya sebagai pembela HAM. Namun, ia tetap teguh.
“Menjadi pembela HAM dari desa berarti siap dilabeli, diintimidasi, bahkan dikriminalisasi. Tapi kalau kami diam, penderitaan akan semakin panjang. Kami memilih untuk bersuara,” ucapnya lugas.
Dari ruang-ruang megah PBB di Bangkok, suara seorang perempuan muda dari Buol mengingatkan dunia bahwa keadilan sosial bukan jargon, melainkan perjuangan nyata. Sebuah pesan sederhana, namun kuat bahwa keadilan sejati selalu lahir dari bawah.*
