BPBD Ungkap Bencana Wilayah Sulteng Meningkat 30 Persen 2025, Urutan 15 Risiko Tinggi di Indonesia

Perbesar

Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan kewaspadaan terhadap peningkatan signifikan kejadian bencana dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi serta Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar di Lapangan Pogombo, Palu, Senin, 15 Desember 2025.

Apel yang dipimpin Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido, menjadi respons atas tren meningkatnya bencana di Sulteng, khususnya yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, sepanjang tahun 2024 tercatat 197 kejadian bencana. Angka tersebut melonjak pada tahun 2025, di mana hingga November telah terjadi 256 kejadian, atau meningkat sekitar 30 persen. Mayoritas kejadian berupa banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, dan abrasi pantai.

“Peningkatan jumlah bencana ini harus menjadi peringatan serius bagi kita semua. Bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan keselamatan masyarakat,” tegas Reny.

Reny menjelaskan, secara geografis Sulteng memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Kondisi tersebut tercermin dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, yang menempatkan Sulawesi Tengah pada peringkat ke-15 dari 38 provinsi dengan kategori risiko bencana tinggi.

Sebanyak 13 kabupaten/kota berada pada kategori risiko tinggi dan sedang. Wakil Gubernur juga mengungkapkan bahwa potensi bencana diperkirakan masih akan meningkat.

Mengacu pada informasi BMKG, periode Desember 2025 hingga Februari 2026 berpotensi terjadi peningkatan curah hujan akibat perkembangan bibit siklon tropis, sehingga risiko banjir dan longsor di sejumlah wilayah semakin besar.

“Karena itu, kesiapsiagaan tidak boleh bersifat reaktif. Kita harus memastikan personel, peralatan, dan sistem koordinasi lintas sektor benar-benar siap menghadapi situasi terburuk,” ujar Reny.

Apel kesiapsiagaan ini sekaligus menjadi sarana konsolidasi seluruh unsur penanggulangan bencana, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Basarnas, BPBD, relawan, hingga masyarakat.

Wakil Gubernur menekankan pentingnya membangun budaya siaga bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kesiapan sejak dini merupakan kunci utama dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana.

“Filosofi siaga sebelum bencana harus menjadi budaya kerja dan budaya hidup. Peningkatan kejadian bencana yang kita alami saat ini adalah alarm agar kita lebih tanggap, lebih cepat bertindak, dan lebih tuntas dalam penanganan,” katanya.

Usai apel, Wakil Gubernur bersama jajaran meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana kebencanaan yang akan digunakan dalam penanganan darurat di lapangan. RIL