Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu, 14 Januari 2026, di Ruang Polibu.
Rapat strategis ini difokuskan pada antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.
Wagub dr. Reny menegaskan bahwa langkah antisipatif sejak dini menjadi kunci utama agar gejolak harga pangan dapat dikendalikan. Ia mengakui bahwa pengendalian inflasi pada 2025 sempat menghadapi tantangan, namun berkat kolaborasi kuat seluruh pemangku kepentingan, inflasi Sulawesi Tengah tetap berada dalam kondisi aman.
“Alhamdulillah, inflasi Sulawesi Tengah berada di angka 3,31 persen dan masih dinyatakan sehat. Ini merupakan hasil kerja luar biasa TPID, dengan dukungan Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta seluruh pihak terkait,” ujar dr. Reny.
Dia menyebutkan empat daerah yang menjadi perhatian utama pengendalian inflasi, yakni Kota Palu, Morowali, Tolitoli, dan Luwuk, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pergerakan harga. Melalui pengendalian yang konsisten, Sulawesi Tengah berhasil memperbaiki posisi inflasi yang sebelumnya sempat berada di jajaran tertinggi nasional, kini stabil di kisaran 3,31 persen.
Menjelang Ramadan dan Idulfitri, Wagub menekankan bahwa harga pangan berpotensi meningkat, sehingga Pemprov Sulteng bersama TPID akan kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar dan memantau langsung harga komoditas strategis, seperti beras, ikan, cabai, telur ayam ras, dan daging sapi.
Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan selama Ramadan dan Idulfitri 2026, TPID Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain menjamin ketersediaan stok bahan pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, cabai, dan bawang,
Selain itu, mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah daerah serta memperkuat koordinasi dengan Bulog, menggelar operasi pasar murah secara masif, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, khususnya di wilayah rawan inflasi dan terdampak cuaca, mengantisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dengan menyiapkan jalur logistik alternatif, dan melakukan monitoring harga harian melalui sistem pelaporan TPID, serta memperkuat komunikasi publik agar masyarakat berbelanja secara bijak dan menghindari panic buying.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Ir. Muhammad Irfan Sukarna, mengungkapkan bahwa tren inflasi daerah terus menunjukkan perbaikan, dari 3,92 persen pada Oktober, 3,50 persen pada November, hingga 3,31 persen pada Desember.
Bank Indonesia merekomendasikan optimalisasi operasi pasar murah dengan fokus pada komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga saat Ramadan dan Idulfitri.
Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J. Musa, memaparkan hasil analisis inflasi Ramadan periode 2023-2025. Dia menegaskan bahwa beras selalu mengalami tekanan inflasi setiap Ramadan, sehingga penguatan stok dan ketahanan pangan daerah menjadi prioritas, termasuk pengendalian harga komoditas perikanan yang menjadi ciri khas Sulawesi Tengah.
Rapat ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan perangkat daerah terkait, sebagai bentuk komitmen bersama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Sulawesi Tengah.*
