Akademisi Untad Kritik Proses Pemilihan Jajaran Direksi dan Komisaris Bank Sulteng

waktu baca 3 menit
Gedung PT Bank Sulteng, di Jalan Sultan Hasanuddin Palu. (FOTO: media.alkhairaat.id/Rifay)

INFOSULTENG.ID, Palu – Saat ini Bank Sulteng sedang melakukan proses penggantian Pimpinan, proses seleksi sedang berlangsung. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Senat Universitas Tadulako (Untad), Prof. Djayani Nurdin, menyoroti perlunya pengelolaan Perusahaan Daerah (Perusda) yang lebih profesional agar peran Perusda dapat berkontribusi pada pembangunan daerah Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menurutnya, Bank Sulteng seharusnya dikelola secara profesional sehingga dapat tumbuh dan berkembang seperti Bank Pembangunan daerah lainnya, seperti Bank DKI, Bank JABAR, Bank JATIM.

“Saat ini momentumnya sangat tepat karena Gubernur terpilih (Anwar Hafid) baru akan dilantik pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta, sehingga pendapat ini bisa jadi dasar langkah-langkah yang akan diambil oleh Gubernur terpilih,” ujar Prof. Djayani Nurdin, Rabu, 19 Februari 2025.

Dilansir dari laman resmi banksulteng.co.id, perusahaan milik Chairul Tanjung, PT Mega Corpora, memiliki saham 26 persen di Bank Sulteng. Pemegang saham Bank Sulteng lainnya diketahui adalah pemerintah daerah kota dan kabupaten dengan besaran yang berbeda.

“Mestinya Bank Sulteng menjadi bank terkemuka di daerah ini jika seluruh kepala daerah mempunyai komitmen yang sama. Ada hal yang ganjil bahwa tidak semua dana yang dikelola pemerintah daerah dititip/disimpan di Bank Sulteng, ada Pemda yang menitipkan dananya justru di bank lain, saya tidak perlu sebutkan, hal tersebut tidak dilarang tetapi sebagai pemegang saham mayoritas seharusnya dananya dititip di Bank Sulteng,” kata Prof. Djayani.

Prof. Djayani menyoroti Bank Sulteng sebagai bank daerah yang kepemilikan sahamnya melibatkan seluruh kepala daerah di Sulteng. Menurutnya, kondisi ini kerap menyebabkan kebijakan bank dipengaruhi oleh kepentingan politik.

“Saya berharap Pak Anwar Hafid mempertimbangkan masukan ini karena sejak zaman Gubernur Longki Djanggola saya sudah pernah mengkritisi masalah ini, waktu itu, ada aturan bahwa yang dapat mengusulkan Direksi & Komisaris hanya pemegang saham, sementara pemegang saham semuanya Kepala Daerah, sudah pastilah yang diusulkan tidak jauh dari keluarga dekat dari kepala daerah, tim sukses yang membantu kepala daerah sehingga menang, orang-orang dari partai politik pendukung, dan Kepala Dinas yang sudah pensiun,” imbuhnya.

“Bisa dibayangkan Bank Sulteng yang akan bersaing dengan bank BUMN lainnya, apalagi bank swasta nasional seperti Bank BCA yang sudah menggunakan System Informasi & teknologi yang sangat canggih, maka sulit bagi Bank Sulteng untuk bersaing,” tambahnya.

Ia menyoroti bagaimana proses pergantian komisaris Bank Sulteng sebaiknya dilakukan secara profesional sehingga akan terpilih orang-orang yang memiliki kompetensi & kapasitas yang diperlukan. “Kalau Bank Sulteng terus mengandalkan orang dekat, bagaimana mungkin bisa bersaing?,” katanya.

Menurutnya, untuk menghindari nepotisme dan memastikan profesionalisme, rekrutmen direksi dan komisaris Bank Sulteng harus dilakukan secara terbuka melalui media nasional bahwa Bank Sulteng mencari Direksi atau Komisaris dengan gaji yang cukup menjanjikan dengan harapan akan ada orang yang punya pengalaman dan kompetensi akan ikut dalam proses seleksi tersebut, sehingga kandidat profesional perbankan dari orang yang pernah bekerja di bank besar dapat tertarik untuk bergabung.

“Kalau mereka ditawari gaji yang kompetitif, mereka mungkin mau pindah ke Bank Sulteng dan membangun bank ini agar lebih maju,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar seleksi dilakukan oleh tim independen yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), akademisi, LSM, bahkan perwakilan media. Dengan demikian, pengelola bank tidak lagi ditentukan berdasarkan kepentingan politik semata.

Ia berharap Gubernur Anwar Hafid dapat mengambil langkah tegas nantinya dalam reformasi pengelolaan Bank Sulteng agar lebih maju dan profesional.

“Jangan terlalu terpengaruh oleh kepentingan politik dalam menentukan pengelola bank ini. Jika reformasi dilakukan dengan benar, Bank Sulteng bisa berkembang pesat dan menjadi kebanggaan daerah,” tutupnya. RIL

Tinggalkan Balasan