Pansus Aset DPRD Donggala Temukan Ketidaksesuaian Data dalam LHP BPK

Perbesar

Donggala – Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kabupaten Donggala melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah sampel temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari hasil peninjauan tersebut, pansus menemukan berbagai persoalan terkait aset Pemerintah Kabupaten Donggala yang meliputi tanah dan bangunan.

Ketua Pansus Aset, Fany Sirey Mowar, mengatakan sejumlah aset masih memerlukan klarifikasi karena terdapat ketidaksesuaian antara laporan tertulis dan kondisi aktual di lapangan.

Menurutnya, kegiatan peninjauan lapangan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan transparansi pengelolaan aset daerah.

“Peninjauan lapangan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari tugas pengawasan untuk memastikan transparansi aset daerah,” ujarnya, Selasa (10/2).

Ia menegaskan, seluruh hasil kerja pansus, baik temuan maupun rekomendasi, akan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Donggala.

“Pansus aset memastikan proses pendalaman berjalan sesuai dengan fakta di lapangan,” katanya.

Fany menambahkan, pihaknya berkomitmen menjaga objektivitas dan kehati-hatian dalam merumuskan rekomendasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. *