Wiwik Rofi’ah Minta OPD Evaluasi Pelaksanaan Perda Disabilitas di Sulteng

Perbesar

PALU – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Menurut Wiwik, perda tersebut telah mengatur berbagai aspek pemenuhan hak penyandang disabilitas. Cakupannya meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kewirausahaan, aksesibilitas infrastruktur, perlindungan sosial, hingga hak politik, keagamaan, olahraga, dan kebudayaan.

Namun, keberadaan regulasi tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan yang terukur. Karena itu, DPRD perlu memastikan program dan kebijakan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan penyandang disabilitas.

Dalam audiensi bersama Forum Masyarakat Disabilitas Sulawesi Tengah Bersatu (Formadistu), Senin (9/11/2026), Wiwik menyampaikan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki sejumlah kebijakan pendukung.

Ia menyebut Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024–2026. Bappeda disebut berperan sebagai koordinator, dengan tim pelaksana yang telah dibentuk.

Selain itu, terdapat Surat Edaran Gubernur Nomor 50 Tahun 2025 tertanggal 2 Desember 2025 mengenai kewajiban pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah daerah dan sektor usaha.

“Yang perlu kita lihat sekarang adalah sejauh mana kebijakan-kebijakan itu sudah dilaksanakan,” ujarnya.

Wiwik menilai evaluasi perlu dilakukan dengan melibatkan OPD yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di antaranya Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, DP3A, serta BPKAD untuk melihat dukungan anggaran.

Selain pelaksanaan program, ia juga menyoroti belum sinkronnya data penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah. Data Dukcapil, menurut dia, mencatat sekitar 5.000 orang, sedangkan data Dinas Sosial mencapai lebih dari 12.000 orang.

Perbedaan tersebut perlu ditelusuri agar pemerintah memiliki data yang akurat dan terpilah berdasarkan jenis disabilitas. Data itu menjadi dasar penyusunan program, penganggaran, serta penyaluran bantuan yang sesuai kebutuhan.

Ia mencontohkan, bantuan alat bantu dengar dan kursi roda tidak dapat diberikan secara seragam kepada seluruh penyandang disabilitas. Setiap orang memiliki kebutuhan berbeda sehingga pendataan harus dilakukan secara lebih rinci.

Di bidang pendidikan, Wiwik juga menilai layanan pendidikan inklusif masih perlu diperkuat. Sekolah yang menerima peserta didik penyandang disabilitas membutuhkan dukungan kapasitas, termasuk ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus.

Melalui evaluasi tersebut, Wiwik berharap pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023, peraturan gubernur, dan kebijakan pendukung lainnya tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam layanan publik yang inklusif dan mudah diakses penyandang disabilitas.AA