Warga Towara Desak Pemkab Morowali Utara Atasi Dampak Lingkungan Akibat Tambang Nikel

waktu baca 2 menit
Forum Komunikasi Masyarakat Towara Peduli ketika melakukan unjuk rasa tentang dampak lingkungan kepada Pemkab Morut. (Foto: IST)

MOROWALI UTARA – Ratusan warga Desa Towara, yang sebagian besar adalah perempuan, melakukan aksi protes di depan Kantor Bupati Morowali Utara. Mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Towara Peduli, menyuarakan keluhan atas dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan nikel dalam tiga tahun terakhir.

Banjir, polusi udara dari PLTU, debu jalan hauling, dan tercemarnya sumber air bersih menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Bencana banjir pada 6 September 2024 yang merendam Desa Towara, Bungintimbe, dan Molino di Kecamatan Petasia Timur menjadi puncak kemarahan warga.

Air yang menggenang setinggi ½ meter menghancurkan rumah-rumah dan merusak instalasi pipa air bersih di hulu sungai. Akibatnya, air minum warga berubah warna menjadi kecoklatan.

Seorang warga menyampaikan, “Banjir separah ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dulu, air hanya meluap di sungai, tidak sampai ke pemukiman dan jalan. Namun, sejak tambang mulai beroperasi, banjir bercampur lumpur selalu menghantam setiap musim hujan.”

Pascabanjir, akses terhadap air bersih semakin sulit. Warga terpaksa membeli air dengan harga Rp 80.000 per 1000 liter untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak selama tiga hari. Untuk minum, mereka harus membeli air galon seharga Rp. 10.000 Warga yang tidak mampu membeli terpaksa berjalan 3-4 km ke desa tetangga untuk mencari air bersih.

Aktivitas pertambangan oleh PT Kenz Ventura dan PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama (Bumanik), yang beroperasi di hulu sungai dan pegunungan, diduga sebagai penyebab utama banjir dan pencemaran air. Kedua perusahaan ini memasok bijih nikel ke PT Gunbestur Nikel Industry di kawasan Stardust Estate Invesment (SEI).

Menurut analisis Walhi Sulteng, Morowali Utara memiliki 38 izin operasi pertambangan dengan luas sekitar 69.156 hektare yang tersebar di sepanjang pegunungan.

Selain banjir, warga juga mengeluhkan paparan debu batu bara dari kawasan SEI dan jalan hauling yang memaksa mereka menutup rumah setiap hari. Anak-anak sekolah terpaksa memakai masker tebal setiap hari, sementara kasus penyakit pernapasan seperti batuk dan sesak napas semakin meningkat dalam setahun terakhir.

Forum Komunikasi Masyarakat Towara Peduli mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:

  1. Penanganan segera atas polusi udara dari debu jalan hauling dan PLTU.
  2. Transparansi terkait perusahaan tambang yang beroperasi di Petasia Timur.
  3. Perbaikan sumber air Putemata yang tercemar.
  4. Evaluasi izin perusahaan tambang yang beroperasi di Towara dan Morowali Utara.
  5. Transparansi kewajiban lingkungan perusahaan kepada masyarakat.
  6. Perlindungan kesehatan reproduksi perempuan yang terancam akibat pencemaran air.

Warga berharap pemerintah segera merespons tuntutan mereka demi mengembalikan kualitas lingkungan dan kehidupan di Desa Towara. RIL

Tinggalkan Balasan