INFOSULTENG.ID, Donggala – Proyek strategis nasional Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Meski telah diresmikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 3 Oktober 2023, progres pembangunan proyek ini dinilai mandek dan tanpa arah yang jelas.
Kawasan seluas 1.123 hektare yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) ini dirancang sebagai pusat ketahanan pangan nasional, tidak hanya untuk Sulawesi Tengah, tetapi juga untuk menopang kebutuhan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sejumlah infrastruktur dasar seperti pembukaan lahan dan akses jalan telah dibangun sejak 2023 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Korem 132/Tadulako bersama Kodim 1306/Kota Palu diketahui telah membersihkan sekitar 85 hektare lahan dan menanam komoditas hortikultura. Pembersihan tahap kedua direncanakan mencakup tambahan 100 hektare, dengan target keseluruhan mencapai 400 hektare pada tahun 2026.
Namun, lambannya progres proyek ini sejak awal 2025 memicu keresahan. Tokoh pemuda Dampelas, Abtar Abd. Fatta, menyampaikan kekecewaannya atas minimnya kejelasan kelanjutan proyek.
“Sejauh ini, pembangunan di KPN Dampelas terkesan mandek dan belum ada kejelasan tindak lanjut. Kami mendorong Pemprov Sulteng dan Pemkab Donggala agar segera menuntaskan program ini supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat,” tegas Abtar, Senin (2/6).
Ia juga menyoroti kinerja Tim Transisi KPN yang diketuai oleh Sekretaris Provinsi Sulteng, yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam melanjutkan program tersebut.
Warga sekitar berharap agar proyek KPN segera dilanjutkan secara konkret. Selain membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, keberhasilan program ini juga dinilai penting untuk menjaga kestabilan harga dan distribusi pangan secara nasional.*
