Palu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Palu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rembuk Stunting tingkat Kecamatan Palu Utara, pada Jumat, 13 Februari 2026.
Perbaikan dan pengaspalan jalan menjadi aspirasi yang mendominasi dalam Musrenbang tersebut seperti pengaspalan Jalan Lagumba dan Jalan Karana.
Salah seorang warga menyebutkan bahwa Jalan Lagumba menjadi jalan pentimg yang sering dilalui masyarakat Kelurahan Mamboro.
“Jalan Lagumba itu akses harian lalu lintas, karena dositu jalur ke puskesmas bisa, rumah sakit bisa, pendidikan bisa, namun sampai sekarang belum ada dikerjakan, padahal pihak Dinas PU (Palu) bilang tahun 2026 akan dikerjakan,” kata warga.
Dia juga mengungkapkan bahwa dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) perencanaan pengerjaan Jalan Lagumba tersebut telah berwarna hijau atau telah tervalidasi.
“Kalau tidak dikerja lebih baik ditutup saja (jalan),” ujarnya.
Selain itu, keluhan soal legalitas tanah yang akan dijadikan Lapangan Sepakbola turut disuarakan oleh warga. Mereka meminta agar anggota DPRD yang hadir dapat mengawal aspirasi hingga tuntas.
Pihak puskesmas yang hadir juga menyampaikan bahwa adanya beberapa posyandu yang membutuhkan sarana dan prasarana demi menunjang kinerja tenaga kesehatan dan kelengkapan menjalankan tugas.
“Terus terang untuk Posyandu Teratai itu sudah dibangun tapi mohon maaf itu kecil, kami meminta untuk dipasangkan kanopi, sarana dan prasarana lain seperti meja dan kursi juga telah kami tujukan ke tingkat kecamatan,” kata salah satu pihak puskesmas.
Anggota DPRD Kota Palu Rustia Tompo yang hadir dalam Musrenbang tersebut menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat, khususnya di Kecamatan Palu Utara.
Anggota Komisi A itu juga mengaku memahami kebutuhan masyarakat dan telah mengantongi sejumlah dokumen sebagai bahan tindak lanjut di parlemen.
“Saya sangat mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat, khususnya di Kecamatan Palu Utara. Dokumen-dokumen sudah kami terima dan ini menjadi perhatian serius kami di DPR untuk meneruskan apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ujar Rustia.
Selain persoalan krusial yang disoroti adalah kondisi jalan di beberapa titik yang dinilai memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera, angka stunting di Kelurahan Taipa juga disebut masih cukup tinggi dan memerlukan intervensi terpadu.
Dia menegaskan akan mendorong kolaborasi antara DPR, Puskesmas, dan pemerintah kelurahan untuk melakukan langkah konkret, termasuk pendekatan langsung ke rumah-rumah warga.
“Masalah stunting ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak kelurahan, termasuk melakukan pendekatan door to door untuk menekan angka stunting,” tegas Rustia.
Terkait mekanisme pengawasan dan realisasi aspirasi masyarakat, ia mengakui bahwa prosesnya membutuhkan waktu dan tahapan, terlebih pada tahun sebelumnya terjadi efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah program.
“Memang pengawasan adalah tugas kami. Namun perlu dipahami, pada 2025 kemarin ada efisiensi anggaran sehingga beberapa program belum tersampaikan secara optimal. Insya Allah, di tahun berjalan ini kami akan mengawal program-program yang benar-benar menjadi prioritas,” jelasnya.
