Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan jawaban atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam lanjutan sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sulteng.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, yang mewakili Gubernur dalam forum tersebut, mengawali penyampaiannya dengan ucapan terima kasih dan apresiasi atas pandangan serta masukan dari seluruh fraksi.
Dia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun perubahan APBD 2025 secara cermat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan daerah.
“Ranperda ini merupakan wujud respons pemerintah terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan riil masyarakat. Kami membuka ruang pembahasan lebih lanjut demi kesempurnaan bersama,” ujar Novalina.
Pemerintah menjelaskan bahwa proyeksi kenaikan pendapatan daerah dalam tiga bulan ke depan telah melalui analisis terhadap capaian semester pertama dan potensi riil. Strategi yang disiapkan mencakup optimalisasi pemungutan pajak berbasis digital, peningkatan pengawasan retribusi, percepatan dana transfer pusat, dan peningkatan kinerja BUMD.
Pemprov menyambut baik dukungan NasDem terhadap APBD yang disusun dengan prinsip value for money. Fokus belanja diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketahanan ekonomi, dan infrastruktur dasar, dengan mengutamakan efisiensi dan produktivitas.
Novalina menyampaikan bahwa pemerintah menyesuaikan struktur APBD dengan dinamika makro dan kebutuhan publik. Program prioritas diarahkan pada pemulihan ekonomi, penguatan sektor produktif, pembangunan infrastruktur di wilayah 3T, serta percepatan pelaksanaan 9 program unggulan gubernur “BERANI”.
Menanggapi Gerindra, pemerintah sepakat bahwa peningkatan pendapatan harus disertai langkah konkret. Pemerintah menyiapkan langkah-langkah seperti ekspansi basis pajak baru, digitalisasi sistem perpajakan, serta pemetaan aset dan pelatihan petugas pemungut.
Pemerintah menyampaikan bahwa indikator ekonomi menunjukkan perbaikan, di antaranya penurunan angka kemiskinan dari 11,04% menjadi 10,92% dan penurunan Rasio Gini serta ketimpangan wilayah. Dalam hal PAD, strategi peningkatan mencakup digitalisasi perpajakan dan penyesuaian regulasi.
Terkait masukan PKS, pemerintah menjelaskan bahwa pembukaan pendaftaran offline dilakukan untuk mengakomodasi keterbatasan infrastruktur internet. Sejumlah kegiatan di sektor air minum dan sanitasi juga telah disesuaikan karena pertimbangan efisiensi.
Pemprov menyatakan bahwa penyusunan Ranperda tetap mengacu pada sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, serta mempertimbangkan kapasitas fiskal. Isu strategis seperti inflasi dan stunting juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan anggar
Dalam tanggapannya, Pemprov menegaskan bahwa seluruh program unggulan Gubernur telah diakomodasi dalam struktur perubahan APBD.
Beberapa di antaranya adalah layanan kesehatan gratis dengan KTP, BOSDA, beasiswa ASN, dan penguatan infrastruktur. Adapun koreksi SILPA dari Rp200 miliar menjadi Rp128,5 miliar disebut sebagai dampak pelambatan pendapatan dan efisiensi belanja.
Di akhir penyampaiannya, Novalina mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum bulan kemerdekaan sebagai semangat membangun daerah.
“Mari terus bekerja dan berkarya, mengisi kemerdekaan dengan semangat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” pungkasnya. RIL
