Pemprov Sulteng Siap Lakukan Efisiensi Anggaran, Ini 16 Item yang Dipangkas

Perbesar

INFOSULTENG.ID, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) tengah bersiap melakukan efisiensi anggaran menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Inpres tersebut menegaskan bahwa Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah wajib memangkas belanja yang dianggap tidak produktif hingga 50 persen dari alokasi yang tertuang dalam APBD 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM., menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini mencakup pemangkasan belanja untuk kegiatan seremonial, forum diskusi (FGD), studi banding, rapat, honorarium, serta perjalanan dinas.

“Saat ini, Pemprov Sulteng masih menunggu regulasi turunan dari Inpres tersebut, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang akan menentukan besaran dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang akan dipangkas,” ujar Novalina, Senin, 3 Februari 2025.

Setelah PMK diterbitkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulteng akan melakukan penyesuaian dengan merasionalisasi belanja di masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan arahan Inpres.

Dilansir dari Kompas.com, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, dengan total pemangkasan mencapai Rp 256,1 triliun.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menegaskan perlunya efisiensi dalam belanja negara. Presiden Prabowo Subianto menetapkan target penghematan APBN 2025 sebesar Rp 306,7 triliun, dengan pemangkasan anggaran K/L sebagai salah satu strategi utama dalam upaya tersebut.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif, mengurangi belanja yang tidak produktif, dan mengalokasikan dana untuk program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani, berikut adalah rincian pemangkasan anggaran pada berbagai pos belanja:

• Alat tulis kantor (ATK), dipangkas hingga 90%
• Belanja percetakan dan souvenir, dipotong 75,9%
• Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan, dikurangi 73,3%
• Belanja lainnya (tidak terkait prioritas pembangunan), dipangkas 59,1%
• Kegiatan seremonial, dipotong 56,9%
• Perjalanan dinas (dalam & luar negeri), dipangkas 53,9%
• Kajian dan analisis, dipotong 51,5%
• Rapat, seminar, dan kegiatan sejenis, dikurangi 45%
• Jasa konsultan, dipangkas 45,7%
• Honor output kegiatan & jasa profesi, dipotong 40%
• Infrastruktur, dikurangi 34,3%
• Pengadaan peralatan dan mesin, dipangkas 28%
• Diklat dan bimbingan teknis (bimtek), dipotong 29%
• Lisensi aplikasi, dikurangi 21,6%
• Bantuan pemerintah, dipangkas 16,7%
• Pemeliharaan dan perawatan, dikurangi 10,2%

Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan efisiensi anggaran serta mengoptimalkan penggunaan dana negara sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. RIL