INFOSULTENG.ID, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Reny Lamadjido, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari ruang kerjanya, Senin, 19 Mei 2025.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, diikuti oleh seluruh kepala daerah, jajaran instansi terkait, serta pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.
Salah satu fokus utama dalam rakor kali ini adalah percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa dan mengendalikan inflasi nasional.
“Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 adalah dasar utama kita. Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden untuk membentuk koperasi di setiap desa dan kelurahan,” tegas Mendagri Tito.
Tito menekankan bahwa bupati dan wali kota harus aktif mengambil peran dalam pendirian koperasi tersebut, termasuk memfasilitasi lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Belanja Tidak Terduga (BTT) jika belum tercantum dalam APBD Perubahan.
“Kami sudah keluarkan Surat Edaran sebagai landasan hukum agar daerah tidak ragu menggunakan BTT. Bahkan biaya administrasi seperti notaris bisa dibiayai melalui skema ini,” ujar Mendagri.
Pemerintah menargetkan pendirian 80.000 koperasi di seluruh Indonesia sebagai wujud penguatan ekonomi kerakyatan dan pengendalian harga kebutuhan pokok dari tingkat desa.
Wagub Reny menyambut positif arahan pemerintah pusat dan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih demi menciptakan kemandirian ekonomi hingga ke pelosok desa.
Program ini dinilai sebagai strategi jangka panjang yang sejalan dengan semangat BERANI Sejahtera, salah satu visi pembangunan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.*
