INFOSULTENG.ID, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan kesiapan penuh menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD Provinsi Sulteng terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 yang telah disampaikan Gubernur Anwar Hafid, pada 27 Maret 2025 lalu.
Rekomendasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin langsung Ketua DPRD Arus Abdul Karim dan dihadiri Wakil Gubernur Reny Lamadjido, Rabu (21/5) di ruang rapat utama DPRD Sulteng.
Dalam sidang tersebut, juru bicara Pansus LKPJ, Rahmawati M. Nur, S.Ag, menyampaikan sejumlah sorotan strategis hasil telaah tim yang dipimpin Ir. Sonny Tandra.
Beberapa isu krusial mencuat, antara lain pengelolaan anggaran, tata kelola aset daerah, optimalisasi BUMD, kualitas belanja publik, hingga pemerataan pendidikan dan percepatan layanan kesehatan.
Dari sisi kinerja, Pemprov Sulteng mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 5,56 triliun dari target Rp 6,03 triliun (92,15%). Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun menunjukkan performa kuat dengan capaian Rp 2,12 triliun atau 93,94% dari target.
Namun, masih terdapat sektor yang dinilai belum optimal. Salah satunya adalah pengelolaan kekayaan daerah yang kontribusinya baru mencapai 24,16%.
Di sektor pendidikan, pembangunan SMK Negeri 1 Luwuk yang belum rampung menjadi perhatian serius. Sementara dalam bidang kesehatan, Pansus menyoroti belum maksimalnya layanan RSUD provinsi dan tingginya angka penduduk tanpa jaminan kesehatan yang mencapai lebih dari 700 ribu jiwa.
Pansus LKPJ pun merekomendasikan langkah konkret, di antaranya percepatan reformasi BUMD, perbaikan format LKPJ agar sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, serta sinkronisasi perencanaan anggaran berbasis program dan hasil.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Reny menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD dan menegaskan komitmen eksekutif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
“Rekomendasi ini akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan dan program ke depan. Kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif,” tegasnya saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Anwar Hafid.
Di akhir sambutannya, Reny menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dalam pelaksanaan tugas eksekutif serta berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sulteng.
“Tiada kata berhenti untuk berani mewujudkan Sulawesi Tengah maju dan berkelanjutan,” tutupnya.*
