Palu – Program Bus Trans Palu kini diambang batas usai Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dikabarkan tak punya anggaran untuk membayar biaya operasional ke PT Bagong Transport.
Saat ditanya oleh jurnalis infosulteng.id terkait rencana pemberhentian sementara program layanan Bus Trans Palu per tanggal 19 Oktober 2025 hingga Desember 2025, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Abdurrahim Nasar Al Amri membenarkan hal tersebut.
“Iya betul,” kata Abdurrahim atau yang akrab disapa Wim, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Sejak dilincurkan setahun lalu di hari Jumat, 20 September 2024, program Bus Transpalu mendapat banyak kritikan dipelbagai kalangan. Pasalnya, program kebanggaan Walikota Palu, Hadianto Rasyid, tersebut belum dapat mendokrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkot Palu bahkan menetapkan aturan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkup Pemerintah Kota agar setidaknya menggunakan layanan Bus Trans Palu dua kali dalam seminggu.
Tahun depan, di tahun 2026, Pemkot Palu kembali menganggarkan Rp 22 miliar untuk biaya operasional Bus Trans Palu.
Rencana itu justru dinilai terkesan membuang-buang anggaran, sebab program Bus Trans Palu belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
“Penggunaan transportasi umum ini tidak terlihat memberi perubahan berarti. Masyarakat masih enggan menggunakan Bus Trans Palu, sementara biaya operasionalnya cukup besar,” ujar Wim.
Sejak dilakukan pembayaran dari Januari hingga Juni 2025, pendapatan Bus Transpalu hanya sebesar Rp.395.931.660 juta.
Redaksi telah berupaya mengkonfirmasi kebenaran informasi pemberhentian sementara layanan Bus Trans Palu ke pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu. Namun Kepala Dishub Kota Palu Trisno Yunianto justru mengarahkan langsung untuk bertanya ke Wali Kota Palu.
“Izin terkait berita dimaksud, agar langsung ditanyakan dengan bapak wali kota palu, setelah ada keterangan resmi dari beliau teknisnya nanti ditanyakan kepada saya,” tulis Yunianto.*
