INFOSULTENG.ID, Palu – Kinerja apik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menuai apresiasi dari pusat. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Kamis (8/5), Sulawesi Tengah mendapat sorotan positif atas capaian realisasi pendapatan dan lonjakan pertumbuhan ekonominya.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dari Palu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, hadir secara daring bersama jajaran seperti Asisten II Rudi Dewanto, Kepala Bapenda Rifki Anata Mustaqim, dan Fitri Kennedy Mastura dari Inspektorat Sulteng.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas dan memacu pemulihan ekonomi nasional.
Ia menyoroti peran APBD dalam menggerakkan ekonomi lokal, termasuk dalam mendukung program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di angka 4,87 persen. Namun saya percaya, capaian ini tidak lepas dari kontribusi daerah. Karena itu, kita harus terus bekerja sama untuk menjaga momentum positif ini,” ujar Tito.
Secara khusus, Tito menyampaikan apresiasi kepada Sulawesi Tengah yang mencatat realisasi pendapatan APBD sebesar 26,10 persen jauh di atas rata-rata nasional.
“Angka itu menunjukkan prestasi dan kinerja. Ini tidak bisa dibantah,” tegasnya.
Tak hanya itu, prestasi Sulteng kian lengkap dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa Sulteng masuk dalam tiga besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada triwulan I 2025, setelah Maluku Utara dan Papua Barat, dengan capaian impresif sebesar 8,69 persen.
Capaian tersebut menjadi bukti nyata efektivitas sinergi antara pusat dan daerah. Sekaligus memperkuat keyakinan bahwa dengan tata kelola APBD yang baik, pertumbuhan ekonomi dapat terus dijaga bahkan ditingkatkan.
Tito pun mengingatkan seluruh daerah agar terus meningkatkan realisasi belanja dan pendapatan, serta melaporkan data-data penting secara tepat waktu, termasuk pelaksanaan program nasional dan pengadaan barang-jasa, demi menjaga tren pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi.*
